Tugas Softskill Kedua Ekonomi Teknik

EKONOMI TEKNIK

I. PERENCANAAN PEMBUATAN POWER SUPPLY

Output pada CATU DAYA sangat beraneka ragam. CATU DAYA ( power supply ) yang memiliki input 12 V , 18 V, dan 30 V yang digunakan dalam penelitian ini serta selalu focus dan teliti untuk menempatkan dan membuat rangkaian dan pcb nya .

PERENCANAAN BIAYA UNTUK MEMBUAT ALAT DAN BAHAN POWER SUPPLY

NAMA BARANG KUANTITAS HARGA TOTAL HARGA
SOLDER 1 PCS RP 50.000 RP 50.000
BOR 1 PCS RP 70.000 RP 70.000
FERIKLORIDA 7 GRAM RP 1.000 RP 7.000
LED 8 PCS RP 1.000 RP 8.000
TIMAH 15 METER RP 1.000 RP 15.000
KABEL 5 METER RP 2.000 RP 10.000
KERTAS FOTO 1 LEMBAR RP 8.000 RP 8.000
JUMPER 5 METER RP 1.000 RP 5.000
RESISTOR 14 PCS RP 100 RP 1.400
KAPASITOR 6 PCS RP 6.000 RP 36.000
FUSE 8 PCS RP 1.000 RP 8.000
DIODA BRIDGE 6 PCS RP 3.000 RP 18.000
TRAFO 1 PCS RP 25.000 RP 25.000
TERMINAL 6 PCS RP 1.000 RP 6.000
IC REGULATOR 6 PCS RP 1.000 RP 6.000
STOP KONTAK 1 PCS RP 5.000 RP 5.000
Acrylic/Tuperware 1 SET RP 10.000 RP 10.000
PCB 1 PCS RP 5.000 RP 5.000
    JUMLAH HARGA RP 365.400

 

JENIS – JENIS POWER SUPPLY YANG ADA DI PASARAN

 

1. Jenis Power Supply Komputer AT

AT singkatan dari Advanced Technology. PSU ini tergolong jenis jadul dan hampir tidak atau jarang digunakan untuk zaman sekarang. Mempunyai 12pin konektor disebut dengan AT konektor daya. PSU AT digunakan pada komputer PentiumI, Pentium MMX, Pentium II dan Pentium III.
Ciri-ciri PSU AT:
  • Kabel daya untuk motherboard terdiri 8 – 12 pin.
  • Tombol ON/OFF bersifat manual.
  • Daya rata-rata dibawah 250 watt.
  • Ketika shutdown, PC tidak otomatis mati tetapi masih harus menekan tombol untuk menghidupkan di casing.
Power Supply
HARGA : RP 300.000 – RP 800.000

 

2. Jenis Power Supply Komputer ATX

Power Supply ATX (Advanced Technology Extended) adalah jenis power supply jenis terbaru dan paling banyak digunakan saat ini. Perbedaan yang mendasar pada PSU jenis AT dan ATX yaitu pada tombol powernya, jika power supply AT menggunakan Switch dan ATX menggunakan tombol untuk mengirimkan sinyal ke motherboard seperti tombol power pada keyboard.Dilengkapi dengan konektor yg memiliki 20pin, disebut konektor power ATX. PSU ATX digunakan pada komputer dengan CPU Pentium III, Pentium IV dan CPU AMD.

Ciri-ciri PSU ATX:
  • Kabel power untuk motherboard terdiri dari 20 pin.
  • Ketika shutdown PC akan otomatis mati.
  • Daya lebih besar.

HARGA : RP 500.000 – RP 1000.000

 

3. Jenis Power Supply Komputer BTX

BTX singkatan dari Balanced Technology eXtended. Mempunyai 24 pin konektor, disebut dengan konektor pwer BTX. Dilengkapi juga dengan konektor pwer SATA 15 pin. ATX digunakan pada komputer Dual core,core2duo, Quad core, i3, i5, i7 CPU dan AMD model terbaru.  BTX adalah jenis power supply paling banyak digunakan saat ini. Yang membedakannya dengan PSU AT adalah cara pemasngan kabel pwer ke motherboard yang lebih mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir akan terbalik, karena jenis konektor pada kabel sudah disesuaikan dengan jenis slot yg ada pada motherboard.
Ciri-ciri PSU BTX:
  • Kabel pwer untuk motherboard terdiri dari 24 pin.
  • Ketika shutdown PC akan otomatis mati.
  • Terdapat tambahan pwer SATA.
  • Daya lebih besar.
  • Efisiensi lebih baik.

kesimpulannya : Power supply buatan sendiri harganya lebih terjangkau daripada beli di pasaran, tetapi untuk tahan lama apa tidak suatu power supply  itu tergantung dari cara kita merawatnya.

 

II. Rincian Biaya Perencanaan Pembuatan speaker Aktif

 

NAMA BARANG KUANTITAS HARGA TOTAL HARGA
Kit power amplifier 150 watt RP 100.000 RP 100.000
Speaker 8inc 2 Buah RP 150.000 RP 300.000
Tweeter 2 buah RP 30.000 RP 60.000
Kabel serabut 4 Meter RP 8.000 RP 24.000
Saklar On/OFF 2buah RP 2.000 RP 4.000
Kabel Steker 5 METER RP 1.000 RP 5.000
Timah solder 7 meter RP 1.000 RP 7.000
Tutup speaker 2 buah RP 10.000 RP 20.000
Trafo 5A RP 95.000 RP 95.000
Kabel pelangi, skerm 2 meter RP 6.000 RP 12.000
sekring 2 PCS RP 1.000 RP 2.000
Led 6 PCS RP 1.000 RP 6.000
Output dan input audio 1 PCS RP 8.000 RP 8.000
Kayu harbot 1 lembar RP 200.000 RP 200.000
Lem kayu  seperlunya RP 20.000 RP 20.000
Paku 1 PCS RP 10.000 RP 10.000
scotlite 1 SET RP 100.000 RP 100.000
    JUMLAH HARGA RP 971.000

 

 III. Rincian Biaya Perencanaan Pembuatan Sensor Lampu Otomatis

No. Nama /Komponen/Bahan Spesifikasi Jumlah Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp)
 

1

 

2

3

4

 

 

5

 

6

Komponen

Resistor

R1

R2

Potensiometer

VR1

Sensor

Dioda

D2

Transistor

Q1

Q2

 

10 K ohm

100 K ohm

500 K ohm

LDR

IN4148

IN4007

 

C828

D400

 

 

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

 

1 pcs

1 pcs

 

 

 

RP 100

RP 100

RP 2.500

RP 1500

RP 500

RP 500

 

 

RP 500

RP 1000

 

 

RP 100

RP 100

RP 2.500

RP 1.500

RP500

RP 500

 

 

RP 500

RP 1000

 

1

2

3

4

5

6

7

Bahan

Timah

PCB

Feri klorid (Fe Cl3)

Spidol permanent

Spiser

Kabel

Plat alumunium

 

60/40

5 x 5 cm

Standart

F

bersih

1 cm

14×30 cm

 

2 meter

1 lembar

1 ons

1 pcs

4 pcs

Secukup

I lbr

 

RP 2000

RP 3000

RP 3000

RP 7000

RP 1000

RP 2000

RP 15000

 

RP 4.000

RP 3.000

RP 3.000

RP 7.000

RP 4.000

RP 2.000

RP 15.000

Jumlah RP 49.700

source : Media Online, Google.

Ekonomi Teknik

PENGERTIAN ALIRAN UANG

Cash Flow berasal dari dua suku kata,  yaitu cash yang artinya uang dan flow yang artinya aliran. Jadi secara singkat Cash Flow adalah aliran uang. Berarti Cash Flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode.

Menurut PSAK No.2 (2002 : 5) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh peusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).

Hal yang harus diperhatikan dalam cash flow adalah memahami fungsi yang dimiliki suatu perusahaan itu, kapan perusahaan menyimpan uangnya dan kapan perusahaan menginvestasikan uangnya untuk menghasilkan keuntungan besar.

Cash flow (aliran kas) merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.

Hal utama yang perlu selalu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana/uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara sederhana fungsi itu terbagi menjadi tiga yaitu :

  1. Fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal
  2. Fungsi anti inflasi, dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat.
  3. Capital growth, dana yang diperuntukkan untuk penambahan/perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang

 

PENYUSUNAN ALIRAN UANG (CASH FLOW) DAN PERHITUNGANNYA

Ada empat langkah dalam penyusunan cash flow, yaitu :

  • Menentukan minimum uang. Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran
  • Menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi deficit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga.
  • Menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi financial dan budget kas yang final.

Cara lain dalam penyusunan cash flow adalah:

 

  • Membuat garis horizontal menunjukkan skala waktu
  • Membuat tanda panah keatas jika menyatakan penerimaan atau inflow (+).
  • Membuat tanda panah keatas jika menyatakan pengeluaran atau outflow (-).
  • Cash flow dapat dilihat dari pihak siapa saja, karena masuk pada peminjam = keluar bagi pemberi.

 

P (Present) adalah nilai uang pada saat dimulai proyek (pada saat sekarang) yaitu pembayaran yang hanya berlangsung hanya sekali pada tahun ke-0.

F (Future) adalah pembayaran pada saat periode yang akan dating yaitu pembayaran yang akan datang yaitu pembayaran yang hanya berlangsung sekali pada tahun ke –n (sembarang).

A (Annual) adalah pembayaran seri (tabungan) yaitu pembayaran yang terjadi berkali-kali tiap tahun dalam jumlah yang sama besar dilakukan tahun pertama hingga tahun ke –n sebesar A.

Gradien naik adalah pembayaran yang terjadi berkali-kali tiap tahun naik yang sama secara seragam.

Gradien turun pembayaran yang terjadi berkali-kali tiap tahun naik yang menurun secara seragam.

Berikut adalah contoh soal dengan pemakaian cash flow sebagai diagramnya:

  1. Saya mendepositokan sebesar $3500 dengan bunga 9%. Berapa jumlah uang saya pada akhir tahun ke -7 serta buat diagram cash flownya ?

 

Diketahui :

P = $3500

i% =9%

n = 5 tahun

 

Ditanya : F…?

 

Jawab :

 

F….?
Cara pertama dengan menggunakan notasi perhitungan standar:
F = P (F/P ; i% ; n)

F = $3500 (F/P ; 9% ; 7)

F = P (1+i%)^n

F = $3500 (1+9%)^7

F = $3500 (1+0,09)^7

F = $3500 (1,09)^7

F = $3500 (1,828)

F = $6398
Cara kedua dengan menggunakan tabel suku bunga**:
F = P (F/P ; i% ; n)

F = $3500 (F/P ; 9% ; 7)

F = $3500 (1,828**)

F = $6398

 

 

TRANSFORMASI KARAKTERISTIK ALTERNATIF PROYEK KEDALAM DIMENSI MONETER

Dalam pembahasan ini contoh definisi dan lingkup ekonomi teknik, Proses pengambilan keputusan dan evaluasi keputusan, Pengertian cash flow dan penyusunannya, Transformasi karakteristik berbagai alternatif proyek kedalam dimensi moneter,  Konsep nilai waktu dari uang dan ekivalensi uang yaitu merupakan Perumusan bunga dan contoh penggunaanya untuk berbagai variasi yang ada dalam cash flow.Penilaian kelayakan investasi dengan menggunakan NPV yang megedepankan analisis kelayakan finansial tentu akan menolak proyek investasi dengan nilai cash flow bersih yang lebih kecil dari modal karena pihak investor akan mengalami kerugian. Akan teapi dalam prinsip Islam, investasi seharusnya tidak dengan menentukan keuntungan dimuka, tetapi dilakukan melalui bagi hasil baik dalam keadaan untuk maupun situasu rugi. Prinsip ini lebih menjunjung keadilan,karena hasil akhir suatu kegiatan bisnis sebenarnya tidaklah pasti. Bila penetuan keuntungan dimuka, maka kemungkinan besar salah satu pihak akan mengalami kerugian,sedangkan islam menghendaki dilakukanya perhitungan bagi hasil secara adil dengan melibatkan penyedia dana maupun pelaku aktivitas usaha. penilaian keberhasilan suatu usaha tidak saja ditentukan oleh peningkatan prestasi ekonomi dan finansial saja. Akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula melalui tolak ukur moralias dan nilai etika denga landasan nilai sosial dan agama. Dalam islam, semua ketentuan hukum dan norma telah diatur oleh Al-Qur’an dan hadist yang mejadi pedoman dalam bermuamalah. Dari kedua sumber tersebut terbentuklah pilar yang menjadi landasan normatif ketika investasi. Setidakya ada empat landasan etika yaitu landasan tauhid,keadilan dan keseimbangan,kehendak bebas dan pertanggung jawaban. Walaupun masing-masing mempunyai penjabaran yang beragam akan tetapi saat ini telah dijadikan konsensus sebagai makna bagi perspektif aktivitas sosial ekonomi masyarakat muslim salah satunya adalah etika investasi. Melalui aktivitas ekonomi,manusia dapat megumpulkan harta sebanyak mungkin,akan tetapi kesemuanya itu tetap dalam batasan dan sesuai aturan yang ada, agar mencegah adanya penggelapan dana atau keuangan yang banyak marak terjadi yang hukumannya tertera dalam UU. Oleh karena itu keimanan dan norma memegang peranan penting dalam ekonomi karena keimanan akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk sikap,perilaku dan kepribadian manusia.

source : media online

KEBIJAKAN PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT

1. Pendahuluan 

Pada tanggal 5 Januari 2012, bertempat di Pentagon Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan kebijakan pertahanan Amerika Serikat terbaru. Kebijakan tersebut diciptakan sebagai respon terhadap situasi dunia internasional yang terus berubah dan pula situasi domestik Amerika Serikat. Dokumen berjudul Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense yang ditandatangani oleh Presiden Obama memuat secara garis besar prioritas-prioritas pertahanan Amerika Serikat hingga akhir dekade ini.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Asia Pasifik secara langsung maupun tidak akan akan terkena pengaruh dan imbas dari kebijakan pertahanan Amerika Serikat terkini itu. Terlebih lagi dalam kebijakan itu ditegaskan bahwa fokus perhatian Amerika Serikat kini dan ke depan adalah di kawasan Asia Pasifik. Tulisan ini akan mengulas tentang Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense berikut implikasinya terhadap Indonesia dan kepentingannya.

2. Pokok-pokok Kebijakan 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, dipandang perlu untuk menjelaskan tentang latar belakang terbitnya kebijakan pertahanan Amerika Serikat terkini tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa terdapat benang merah antara latar belakang terbitnya kebijakan itu dengan pokok-pokok prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat.  Adapun latar belakangnya adalah sebagai berikut.

Administrasi Presiden Obama mewarisi kondisi ekonomi yang buruk dari era Presiden George W. Bush, Jr ketika mulai memimpin Amerika Serikat pada Januari 2009. Krisis ekonomi yang dimulai dari sektor keuangan itu menyebabkan tingginya angka pengangguran dan menurunnya kinerja ekonomi Amerika Serikat. Situasi tersebut diperburuk dengan makin meningkatnya utang Amerika Serikat guna membiayai berbagai program ekonomi, sosial dan keamanan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak. Alih-alih meningkat, selama administrasi Presiden Bush terjadi pemotongan pajak terhadap orang kaya di Amerika Serikat sebagai bagian dari kebijakan populis guna meraih dukungan dari para konstituen Partai Republik.

Dalam waktu yang bersamaan, beban anggaran Amerika Serikat tersedot untuk dua perang yaitu di Afghanistan dan Irak. Sejak 2001 dan 2003, setiap tahunnya trilyunan dollar Amerika Serikat harus disediakan oleh pemerintah guna membiayai perang di kedua negara itu. Sebagian dari sumber dana itu berasal dari pembiayaan utang yang didapat oleh pemerintah Amerika Serikat dari pasar keuangan komersial. Semakin tahun, pembiayaan perang di kedua negara tersebut semakin meningkat[i], bukan saja oleh kebutuhan untuk menyediakan berbagai peralatan dan perlengkapan perang yang sesuai dengan ancaman yang berkembang, tetapi juga oleh kebutuhan anggaran untuk merawat personel yang mengalami cedera dan berbagai penyakit psikologis lainnya akibat perang.

Ketika Amerika Serikat disibukkan dengan menggelar perang di Afghanistan dan Irak, di kawasan Asia Pasifik bangkit kekuatan baru di bidang politik, ekonomi dan militer yaitu Cina. Kebangkitan Cina oleh banyak kalangan di Amerika Serikat dijadikan fokus perhatian, termasuk oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Meskipun secara resmi pemerintah Amerika Serikat tidak memandang sebagai ancaman, akan tetapi hal itu akan mempengaruhi kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat.[ii] Terlebih lagi kebangkitan Cina diikuti dengan tindakan-tindakan asertif negara itu, khususnya dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Dengan latar belakang seperti itu, administrasi Presiden Obama dituntut untuk mampu menghadapi ancaman dan tantangan yang sedemikian kompleks.

Situasi global yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi pemain tunggal yang dapat mendominasi perkembangan politik, ekonomi dan keamanan antar bangsa. Sebaliknya, telah lahir kekuatan-kekuatan baru yang menciptakan dunia multipolar. Kondisi demikian nampaknya dipandang sebagai tantangan terhadap kepemimpinan Amerika Serikat pada tingkat global yang telah dinikmati pasca Perang Dunia Kedua.

Oleh karena itu, guna merespon kondisi ekonomi Amerika Serikat yang terpuruk di tengah tantangan untuk tetap mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat pada tingkat global, disusunlah kebijakan pertahanan Amerika Serikat yang kemudian diumumkan kepada masyarakat pada 5 Januari 2012. Sesuai dengan judulnya, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense memuat prioritas bagi komunitas pertahanan Amerika Serikat untuk tahun-tahun ke depan.

Setelah mempelajari dengan seksama Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, pokok-pokok kebijakan dalam dokumen itu adalah sebagai berikut.

Pertama, isu terorisme. Kekerasan ekstrimis masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat meskipun Osama Bin Laden telah berhasil dibunuh.[iii] Kawasan utama munculnya ancaman itu adalah di Asia Selatan dan Timur Tengah. Seiring dengan penyebaran teknologi yang merusak, para ekstrimis memiliki potensi untuk memunculkan ancaman katastropik yang dapat secara langsung mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat.

Untuk menghadapi ancaman itu, Amerika Serikat dalam jangka pendek ke depan akan melanjutkan upaya-upaya yang bersifat pendekatan aktif dengan melaksanakan pantauan terhadap kegiatan-kegiatan ancaman non negara di seluruh dunia.[iv] Upaya itu selain dilakukan secara unilateral, pula lewat jalinan kerjasama dengan sekutu dan mitra untuk menciptakan kendali terhadap kawasan yang ungoverned dan menyerang secara langsung kelompok-kelompok paling berbahaya dan individu-individu bila dipandang perlu.

Kedua, kawasan Asia Pasifik. Makin terkaitnya kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat dengan perkembangan di Pasifik Barat dan Asia Timur hingga kawasan Samudera India dan Asia Selatan, yang memunculkan campuran tantangan dan kesempatan yang terus berkembang.[v] Menurut pandangan Amerika Serikat, pemeliharaan perdamaian, stabilitas dan aliran bebas perdagangan dan pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini akan tergantung pada keseimbangan kekuatan militer dan kehadiran.[vi] Kemunculan Cina sebagai kekuatan regional akan mempunyai potensi mempengaruhi ekonomi dan keamanan Amerika Serikat dalam beragam cara.[vii]

Dalam Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense diungkapkan bahwa pertumbuhan kekuatan militer Cina harus disertai dengan kejelasan yang lebih besar pada niat-niat strategis untuk menghindari friksi di kawasan. Untuk itu Amerika Serikat akan terus melaksanakan investasi yang dibutuhkan untuk memastikan terjaganya akses regional dan kebisaan beroperasi secara bebas selaras dengan kewajiban perjanjian yang disepakati olehnya dan hukum internasional.

Ketiga, kawasan Timur Tengah. Dinamika politik di Timur Tengah yang ditandai dengan adanya Kebangkitan Arab, kekerasan ekstrimis dan isu senjata nuklir juga menjadi perhatian Amerika Serikat.[viii] Kebijakan Amerika Serikat adalah menggarisbawahi keamanan Teluk melalui kolaborasi dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk bila perlu untuk menceah pengembangan kemampuan nuklir Iran dan meng-counter kebijakan-kebijakan destabilisasi Iran. Amerika Serikat akan melaksanakan hal itu bersamaan dengan dukungannya terhadap keamanan Israel dan perdamaian Timur Tengah yang komprehensif.

Keempat, kawasan Eropa. Eropa adalah wilayah di mana terdapat sekutu  dan mitra Amerika Serikat yang paling kukuh dan berkorban bersama Amerika Serikat di Afghanistan, Irak dan berbagai kawasan dunia lainnya.[ix] Karena stabilitas kawasan Eropa yang dikelola bersama lewat NATO dan internal Uni Eropa, bercampur dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak dan Afghanistan, menciptakan kesempatan strategis untuk menyeimbangkan investasi militer Amerika Serikat di Eropa. Seiring dengan lanskap strategis yang berevolusi, postur militer Amerika Serikat di Eropa harus berevolusi pula.[x]

Evolusi postur militer tersebut tidak akan mengubah kebijakan Amerika Serikat terhadap komitmen Pasal 5 Piagam PBB terhadap keamanan sekutu dan mempromosikan peningkatan kapasitas dan interoperabilitas untuk operasi-operasi koalisi.[xi] Amerika Serikat akan bekerjasama dengan sekutu-sekutu NATO guna mengembangkan pendekatan “Smart Defense” untuk mengumpulkan, membagi dan memspesialisasikan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan abad ke-21.[xii]

Kelima, pembangunan kapasitas kemitraan. Pembangunan kapasitas kemitraan di seluruh dunia pula tetap penting untuk membagi biaya dan tanggungjawab kepemimpinan global.[xiii] Di seluruh dunia Amerika Serikat akan mencari mitra keamanan berdasarkan pilihan, mengejar kemitraan baru dengan sejumlah negara yang tengah tumbuh, termasuk di Afrika dan Amerika Latin, yang kepentingan dan pandangannya cocok dengan visi bersama terhadap kebebasan, stabilitas dan kesejahteraan.[xiv] Kapan pun memungkinkan, Amerika Serikat akan mengembangkan inovatif, berbiaya rendah dan pendekatan-pendekatan “pijakan kaki” yang kecil untuk mencapai tujuan keamanan nasionalnya yang bertumpu pada latihan-latihan, kehadiran secara rotasi dan kemampuan-kemampuan nasehat.[xv]

Keenam, akses terhadap global commons. Yang dimaksud dengan global commons di sini bukan sekedar wilayah perairan dan udara internasional, tetapi pula mencakup dunia maya. Dari sudut kepentingan nasional Amerika Serikat, global commons memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dalam sistem internasional, sehingga akses tersebut harus dilindungi.[xvi]

Aktor negara dan non negara dipandang potensial memunculkan ancaman terhadap akses di global commons, baik melalui tindakan berlawanan terhadap norma yang ada atau pendekatan anti akses lainnya.[xvii] Untuk menghadapi hal tersebut, Amerika Serikat akan terus memimpin upaya-upaya global dengan sekutu dan mitra yang mampu untuk memastikan akses terhadap dan penggunaan global commons, lewat penguatan norma internasional pada tindakan bertanggungjawab dan memelihara kemampuan militer yang interoperable dan relevan.[xviii]

Ketujuh, proliferasi senjata pemusnah massal. Isu ini senantiasa menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat, sebab dipandang akan mengancam kepentingan Amerika Serikat.[xix] Untuk itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan terus meningkatkan kemampuan-kemampuannya, bertindak selaras dengan mitra-mitra domestik dan asing untuk melaksanakan operasi efektif untuk meng-counter penyebaran senjata pemusnah massal.[xx]

3. Implikasi Terhadap Indonesia 

Apabila mempelajari secara seksama Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense dan menyandingkannya dengan beberapa kebijakan Amerika Serikat terkait lainnya, dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan pertahanan Amerika Serikat termutakhir berfokus pada kawasan Asia Pasifik. Simak misalnya pernyataan Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Martin Dempsey yang menyatakan, “Semua kecenderungan –demografis, geopolitik, ekonomi dan militer- beralih menuju Pasifik. Sehingga tantangan strategis kami di masa depan sebagian besar akan muncul di kawasan Pasifik, pula di littoral Samudera India”.[xxi] Demikian pula kebijakan anggaran pertahanan yang menegaskan tidak adanya potongan bagi kebutuhan pertahanan di kawasan Asia Pasifik.[xxii]

Sebagai tindaklanjut dari Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan revisi terhadap Total Force Battle Network (TFBN). Menurut TFBN terbaru, postur Angkatan Laut Amerika Serikat akan berfokus pada (pengendalian) choke points strategis, respon terhadap humanitarian disaster dan maritime domain awareness.[xxiii] Untuk itu, Amerika Serikat akan menempatkan Littoral Combat Ships di Bahrain, Yokosuka (Jepang) dan Singapura, kapal tender kapal selam di Diego Garcia dan personel Marinir di Australia dan Guam.[xxiv]

Tentu tidak perlu dibahas lebih lanjut latar belakang mengapa Amerika Serikat kini mengalihkan fokusnya terhadap kawasan Asia Pasifik. Yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bagaimana implikasi dari fokus Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, khususnya pada domain maritim. Terkait hal tersebut, beberapa hal berikut patut diperhatikan oleh Indonesia.

Pertama, isu pengendalian choke points. Dalam rangka mengimplementasikan fokus pada kawasan Asia Pasifik dan akses terhadap global commons, pengendalian choke points merupakan suatu hal yang imperatif bagi Amerika Serikat. Tidak dapat dibantah kalau letak choke points strategis di kawasan ini berada di wilayah perairan Indonesia, di mana choke points tersebut merupakan jalur pendekat dan penghubung antara kawasan Samudera India dan Asia Timur. Memperhatikan dengan seksama fakta bahwa kebijakan Amerika Serikat di kawasan tidak lepas dari upaya negara itu untuk mewaspadai kebangkitan Cina, maka pengendalian choke points menjadi isu vital bagi Amerika Serikat untuk meminimalisasi strategi anti akses Cina pada satu sisi dan memotong jalur perhubungan laut Cina apabila terjadi konflik terbukan pada sisi lain.

Dalam konteks itu, Indonesia menghadapi suatu tantangan dan sekaligus peluang yang unik. Baik Amerika Serikat maupun Cina terkesan sangat ingin memegang dan memainkan kartu Indonesia bagi kepentingannya masing-masing dan hal itu adalah tantangan bagi Indonesia untuk bagaimana bersikap di antara dua gajah yang tengah bertarung. Adapun peluang bagi Indonesia apabila kondisi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Indonesia tanpa harus terkesan menjadi kepanjangan tangan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan tersebut.

Isu pengendalian choke points memiliki korelasi erat dengan maritime domain awareness. Singkatnya, Indonesia harus meningkatkan kemampuannya dalam menjaga keamanan choke points yang berada di wilayahnya. Peningkatan kemampuan dimaksud dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang pula oleh terbentuknya maritime domain awareness secara nasional. Dikaitkan dengan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, tengah dilaksanakannya modernisasi kekuatan dan sekaligus penataan organisasi melalui pembentukan Komando Wilayah Laut diharapkan dapat merespon tantangan yang kini berkembang sehingga TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan tugasnya untuk mengamankan kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim dan sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas keamanan kawasan.

Kedua, maritime domain awareness. Maritime domain awareness kini telah menjadi salah satu isu maritim di kawasan dan telah menjadi agenda ASEAN Maritime Forum (AMF). Amerika Serikat yang telah mempromosikan isu maritime domain awareness tak lama pasca serangan 11 September 2001 amat berkepentingan dengan isu tersebut karena sebagian negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi lokasi choke points strategis dipandang masih lemah kemampuannya dalam hal maritime domain awareness. Beberapa paket bantuan dari Amerika Serikat kepada Indonesia, Malaysia dan Filipina yang tercantum dalam Proyek 1206 dan 1207 pada dasarnya terkait dengan maritime domain awareness.

Pertanyaannya bagi Indonesia adalah apakah negeri ini sudah mengukur seberapa jauh kemampuannya dalam hal maritime domain awareness? Pertanyaan demikian penting karena akan terkait langsung dengan isu pengendalian choke points yang berada di perairan Indonesia sendiri. TNI Angkatan Laut adalah komponen keamanan nasional pada aspek maritim yang sudah seharusnya ditunjang oleh pemangku kepentingan maritim lainnya, termasuk dalam hal maritime domain awareness. Artinya, harus ada cetak biru nasional mengenai maritime domain awareness di mana setiap pemangku kepentingan maritim harus mau berpikir integratif dan bukan lagi sektoral, sehingga informasi-informasi terkait maritime domain awareness sudah seharusnya dibagikan pula kepada TNI Angkatan Laut.

Sudah menjadi pengetahuan umum terjadinya tumpang tindih aset dalam isu maritime domain awareness di Indonesia. Sebagai contoh adalah bertumpuknya aset yang terkait dengan maritime domain awareness milik beberapa instansi berbeda di sekitar Pulau Batam, sementara di sejumlah choke points strategis justru masih kekurangan aset itu. Selain itu, ego sektoral dalam hal information sharing masih sangat kuat di negeri ini.

Ketiga, pembangunan kapasitas kemitraan. Dalam kondisi ekonomi Amerika Serikat yang tengah sakit saat ini, Amerika Serikat menganut pendekatan burden sharing dengan negara-negara lain dalam merespon isu global yang terkait dengan kepentingan nasionalnya. Tentu saja dalam burden sharing itu Amerika Serikat tetap menempatkan dirinya berada pada posisi terdepan. Untuk kawasan Asia Pasifik, dapat dipastikan Singapura dan Australia yang bertetangga dengan Indonesia menjadi sekutu dan kawan penting Amerika Serikat untuk kemitraan di bidang keamanan, sebagaimana dapat dilihat dari rencana penempatan Littoral Combat Ships di Singapura dan Marinir di Darwin, Australia.

Terkait dengan hal tersebut, menjadi suatu pertanyaan menarik bagaimana Indonesia merespon kebijakan demikian. Misalnya, bagaimana memberdayakan ASEAN dan forum-forum yang terkait agar dinamika yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya benar-benar ASEAN-centric sebagaimana yang diinginkan oleh ASEAN. Dalam konteks kepentingan nasional Indonesia, ASEAN-centric harus senantiasa dimaknai sebagai Indonesia-centric.

Sudah menjadi kesepakatan ASEAN bahwa isu keamanan Asia Tenggara diwadahi dalam ASEAN Security Community. Salah satu bagian dari ASEAN Security Community adalah ASEAN Maritime Forum. Kalau hal ini dikaitkan dengan kepentingan Amerika Serikat, perlu dirancang suatu desain ASEAN-centric yang mana kemitraan Amerika Serikat secara bilateral dengan satu atau beberapa negara ASEAN hendaknya tidak keluar dari bingkai ASEAN-centric. Diakui bahwa untuk mewujudkan hal itu tidak mudah, akan tetapi imperatif untuk ditempuh agar kawasan Asia Tenggara yang didominasi oleh domain maritim tidak menjadi ajang pertarungan kepentingan bagi negara besar.

4. Penutup 

Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense merupakan penegasan sikap Amerika Serikat untuk mempertahankan kepemimpinan globalnya di tengah dunia yang terus berubah. Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat berimplikasi pula pada kebijakan pertahanan negara itu, di mana pada kawasan tertentu dunia dilaksanakan penarikan dan pengurangan kekuatan militer Amerika Serikat. Akan tetapi di sisi lain, kawasan Asia Pasifik yang dinilai sebagai kawasan paling dinamis di dunia saat ini, Amerika Serikat berupaya untuk kembali memperkuat kehadirannya guna merespon kebangkitan Cina.

Dalam kaitan dengan fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, domain maritim mendapatkan perhatian dalam porsi besar. Mengacu pada TFBN terbaru, postur Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan ini akan berfokus pada (pengendalian) choke points strategis, respon terhadap humanitarian disaster dan maritime domain awareness. Hal itu antara lain diwujudkan dengan rencana penempatan Littoral Combat Ships di Singapura, Yokosuka dan Marinir di Darwin, Australia.

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan akan bersentuhan langsung dengan kebijakan terbaru Amerika Serikat itu. Berdasarkan hasil identifikasi, setidaknya ada tiga isu yang perlu mendapat perhatian khusus dari Indonesia terkait dengan kebijakan pertahanan Amerika Serikat terbaru. Ketiga isu tersebut memiliki korelasi yang kuat antara satu dengan lainnya, sehingga belum terlambat untuk diantisipasi sejak dini agar kepentingan nasional Indonesia yang terkait dengan domain maritim tidak dirugikan.

[i]. Lihat, Belasco, Amy, “The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11”, Congressional Research Service, March 29, 2011.
[ii]. Lihat, U.S. Department of Defense, Sustaining U.S. Global Leaderships: Priorities for 21st Century Defense, hal.2
[iii]. Ibid, hal.1
[iv]. Ibid
[v]. Op.cit, hal.2
[vi]. Ibid
[vii]. Ibid
[viii]. Ibid
[ix]. Ibid
[x]. Ibid, hal.3
[xi]. Ibid
[xii]. Ibid
[xiii]. Ibid
[xiv]. Ibid
[xv]. Ibid
[xvi]. Ibid
[xvii]. Ibid
[xviii]. Ibid
[xix]. Ibid
[xx]. Ibid
[xxi]. Lihat, “Obama Looks To Leaner Military, As-Pac Focus”, Jane’s Defense Weekly, 11 January 2012, hal.4
[xxii]. Lihat, “Obama: Asia-Pacific Defence Immune From Budget Cuts”, http://www.theindependentbd.com/international/america/80235-obama-asia-pacific-defenceimmune from-budget-cuts.html, diakses pada 5 Februari 2012 pukul 10.00 WIB
[xxiii]. Lihat, “USN Undersecretary Remains Tight-Lipped Over 313-Ship Goal”, Jane’s Defense Weekly, 25 January 2012, hal.9
[xxiv]. Ibid

source : media online

http://www.fkpmaritim.org/kebijakan-pertahanan-amerika-serikat-2012-suatu-tinjauan/

KETAHANAN NASIONAL

 

  1. PENGERTIAN

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. ASAS -ASAS KETAHANAN NASIONAL

a) Asas Kesejahteraan dan Keamanan

kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

b) Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu

c) Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan

kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi danikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

d) Asas kekeluarga

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

3. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL

Beberapa sifat ketahanan nasional yang ada mungkin akan saya jabarkan dibawah ini :

a)Mandiri

Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain

b)Dinamis

Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.

c)Wibawa

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya.

d)Konsultasi dan kerjasama

Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.

4. CIRI, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL

Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)Kedudukan :

Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

b)Fungsi :

Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

CIRI KETAHANAN NASIONAL

 

  1. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul.

 

  1. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicitacitakan.

 

  1. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

CONTOH KASUS KETAHANAN NASIONAL

Jual 928 butir ineks ke polisi di kamar mandi, Imansyah ditangkap

 

Sedang melakukan transaksi di kamar mandi dengan anggota polisi, Imansyah (39) ditangkap dalam penggerebekan. Saat digeledah, polisi mengamankan 928 butir ineks dari tangan pelaku.

Kasat Narkoba Polresta Palembang Kompol Maruly Pardede mengungkapkan, penggerebekan itu dilakukan menindaklanjuti laporan warga bahwa tersangka kerap menjual narkoba. Mendapati itu, polisi menyamar sebagai pembeli dan penggerebekan dilakukan di rumah tersangka di Jalan KH Asyari, Lorong Indrawati, Seberang Ulu I, Palembang, Selasa (26/5) siang.

Barang bukti yang diamankan sebanyak 928 butir ineks logo hati warna pink yang disimpan di tas milik tersangka.

“Tadi siang rumah tersangka kita gerebek dengan cara penyamaran. Ditemukan 928 butir ineks dari tangan tersangka,” ungkap Maruly.

Sementara tersangka Imansyah mengaku baru dua kali menjadi kurir ineks. Setiap transaksi dia mendapatkan upah sebesar Rp 1 juta dari pemiliknya. Imansyah mengaku tidak mengetahui jika calon pembeli yang menemuinya adalah anggota polisi yang menyamar.

“Tadi saya bawa dia (polisi) ke kamar mandi, tidak tahunya polisi yang lain sudah mengintai,” kata dia.

Dia mengatakan, nekat menjadi kurir narkoba karena iming-iming yang menjanjikan. Apalagi, penghasilannya sebagai pedagang kecil-kecilan, penghasilannya tidak menentu.

“Lumayanlah, dapat sejuta sekali jalan,” pungkasnya.

 

Analisa :

Mengapa narkoba dapat mempengaruhi ketahanan nasional? karena narkoba dapat merusak perilaku/sifat seseorang yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang tidak bagus bagi tubuh manusia, dalam negara ini sudah banyak kasus yang terjadi karena narkoba. Contoh nya seperti kasus diatas, dalam kasus diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa penerus muda indonesia dapat berubah sifat hanya karna uang 1 juta. Bila semua penerus muda kita seperti ini, maka lambat tahun indonesia akan hancur.

 

http://www.merdeka.com/peristiwa/jual-928-butir-ineks-ke-polisi-di-kamar-mandi-irmansyah-ditangkap.html

 

 

source : media online

 

Perbatasan NKRI

Perbatasan laut dengan negara tetangga:

  1. Perbatasan Indonesia-Singapura

.

Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dengan Singapura telah dilaksanakan mulai tahun 1973 yang menetapkan 6 titik koordinat sebagai batas kedua negara.Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1973

Permasalahan yang muncul adalah belum adanya perjanjian batas laut teritorial bagian timur dan barat di Selat Singapura. Hal ini akan menimbulkan kerawanan, karena Singapura melakukan kegiatan reklamasi wilayah daratannya. Reklamasi tersebut mengakibatkan wilayah Si-ngapura bertambah ke selatan atau ke Wilayah Indonesia.

Penentuan batas maritim di sebelah Barat dan Timur Selat Singapura memerlukan perjanjian tiga negara antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Perundingan perbatasan kedua negara pada Segmen Timur, terakhir dilaksanakan pada 8-9 Februari 2012 di Bali (perundingan ke-2).

2. Perbatasan Indonesia-Malaysia

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat  yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang  Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi.

Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.019 km  dari  Tanjung Batu di Kalimantan barat laut, melewati dataran tinggi pedalaman  Kalimantan,    hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah  timur Kalimantan. Perbatasan ini  memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan  negara  bagian Sabah dan  Sarawak di Malaysia.

Berdasarkan perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia tahun 2006, secara  keseluruhan telah disepakati sebanyak 18 pintu batas (exit and entry point) di kawasan ini.  Hingga tahun 2007, baru terdapat 2 (dua) pintu batas resmi yaitu di Entikong, kabupaten  Sanggau dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Adanya keterikatan kekeluargaan  dan suku antara masyarakat Indonesia dan Malaysia di kawasan ini menyebabkan terjadinya arus orang dan perdagangan barang yang bersifat tradisional melalui  pintu-pintu perbatasan yang belum resmi.

Pada tahun 1969 Malaysia mengumumkan bahwa lebar wilayah perairannya menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar seseuai ketetapan dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun sebelumnya Indonesia telah lebih dulu menetapkan batas-batas wilayahnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar termasuk Selat Malaka. Hal ini menyebabkan perseteruan antara dua negara mengenai batas laut wilayah mereka di Selat Malaka yang kurang dari 24 mil laut.
Penyelesaian

Pada tahun 1970 tepatnya bulan Februari-Maret dilaksanakan perundingan mengenai hal tersebut, sehingga menghasilkan perjanjian tentang batas-batas Wilayah Perairan kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik kordinat ditetapkan berdasarkan garis pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Namun belum ditetapkannya batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) menyebabkan seringnya tangkap-menangkap nelayan di wilayah perbatasan. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-82, sebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai base line yang31dua pulau tersebut lebih dari 100 mil laut.

  1. Perbatasan Indonesia-Filipina

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di  perairan utara dan selatan Pulau Miangas menjadi salah satu isu yang harus dicermati.
Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral  Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan  menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.

permasalahan yaitu Pulau Miangas yang terletak dekat Filipina, diklaim miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada treaty of paris 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (the archipelagic principles) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982).

Penyelesaian

Dinyatakan lebih lanjut dalam protocol perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina mengenai defisi wilayah Indonesia yang menegaskan Pulau Miangas adalah Milik Indonesia atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 4 April 1928

  1. Perbatasan Indonesia-australia

perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang membentang dari Papua Nugini  di sebelah timur hingga ke Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan berakhir  di Samudra Hindia. Namun, perbatasan ini dikaburkan oleh “Celah Timor”, tempat  perairan Australia dan Timor Leste bertemu dan saling diklaim oleh kedua negara.

Australia dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di Samudra Hindia antara  wilayah seberang laut Australia Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia.

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan  batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang  ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia,  di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.

  1. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua  (Indonesia) di sebelah barat.Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara  Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada tanggal 16 Mei 1895. Jumlah pilar batas  di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah.  Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang  sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok  separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di  sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara  penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti  kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.

  1. Perbatasan Indonesia-Vietnam

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore  di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa  batas benua.

Perbatasan Indonesia – Vietnam di Laut China Selatan telah dicapai kesepakatan, terutama  batas landas kontinen pada tanggal 26 Juni 2002. Akan tetapi perjanjian perbatasan  tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya Indonesia dan Vietnam perlu  membuat perjanjian perbatasan ZEE di Laut China Selatan. Perundingan perbatasan kedua  negara terakhir dilaksanakan pada 25-28 Juli 2011 di Hanoi (perundingan ke-3).

  1. Perbatasan Indonesia-India

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India.  Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu  di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua  negara.

Indonesia dan India telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen di Jakarta pada  tanggal 8 Agustus 1974 dan telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974 yang  meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar.
Selanjutnya dilakukan perjanjian perpanjangan batas landas kontinen di New Dehli pada  tanggal 14 Januari 1977 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977 yang  meliputi Laut Andaman dan Samudera Hindia.

  1. Perbatasan Indonesia-Thailand

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan  Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan  Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang  terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara  dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah  perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan  ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosioekonomi karena keberadaan  masyarakat pantai Indonesia.

  1. Perbatasan Indonesia-Republik Palau

Perbatasan Indonesia dengan Palau terletak di sebelah utara Papua. Palau telah  menerbitkan peta yang menggambarkan rencana batas “Zona Perikanan/ZEE”   yang diduga melampaui batas yurisdiksi wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dengan  banyaknya nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perikanan Palau. Permasalahan  ini timbul karena jarak antara Palau dengan Wilayah Indonesia kurang dari 400 mil  sehingga ada daerah yang overlapping untuk ZEE dan Landas Kontinen. Perundingan  perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada 29 Februari – 1 Maret 2012 di Manila  (perundingan ke-3).

  1. Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Kawasan perbatasan antarnegara dengan Timor Leste di NTT merupakan kawasan  perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang  baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu Provinsi di Indonesia. Perbatasan  antarnegara di NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste  Utara (TTU).  Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan  bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah  satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekussi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah  Indonesia (enclave).  Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan)  kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan  di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.

Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum pernah dilakukan, karena Indonesia menghendaki penyelesaian batas darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas maritim. Dengan belum selesainya batas maritim kedua negara maka  diperlukan langkah-langkah terpadu untuk segera mengadakan pertemuan guna membahas masalah perbatasan maritim kedua negara.

Permasalahan yang akan sulit disepakati adalah adanya kantong (enclave) Oekusi di Timor Barat. Selain itu juga adanya entry/exit point Alur Laut Kepulauan Indonesia III A dan III B tepat di utara wilayah Timor Leste.

source : media online

lebih lengkap hubungi saya lewat email : muhammadfikihramadhani@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawasan Nusantara/geopolitik Indonesia

Pengertian Wawasan Nusantara

Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam meyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”B. Hakikat

Wawasan Nusantara.

Hakikat Wawasan Nusantara adalah:

Keutuhan Nusantara atau Nasional, dalam pengertian : Cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Ini berarti, setiap warga dan aparat negara, harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia.

Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” dan politik. “Geo” artinya bumi/planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan interelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.
Jadi, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu negara.

Perkembangan Teori Geopolitik

Istilah geopolitik semula awalnya sebagai ilmu politik yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Kemudian teori Geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Denganw awasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana arah perkembangan suatu negara.

Beberapa Pandangan para pemikir Geopolitik

Pendapat para ahli mengenai teori geopolitik kontinental yaitu pertama dikemukakan oleh Friedrich Ratzel (1844-1904) bahwa teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Dalam teorinya, bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatannya yang menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual yang mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya mendapat swasembada.
Kemudian Karl Haushofer (1869-1946) yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya didunia dimana untuk menjadi jaya suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia terbagi atas empat kawasan benua dan dipimpin oleh negara yang unggul. Teori ruang dan teori kekuatan merupakan hasil penelitiannya yang dikenal dengan teori Pan Regional yaitu ruang hidup yang “cukup”, swasembada, dan dunia dibagi menjadi empat Pan Region dimana tipa region dipimpin oleh satu bangsa (nation) yang unggul.

Wawasan Geopolitik

Wawasan Benua

Wawasan Bahari

Wawasan Dirgantara

Wawasan Kombinasi

Teori-teori Geopolitik

Berasal dari kata geo = bumi, politik = kekuasaan. Secara harfiah berarti politik yang dipengaruhi oleh kondisi dan konstelasi geografi. Maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional, dipengaruhi geografi.

a) Pandangan ajaran Frederich Ratzal

Pada abad XIX, ia merumuskan pertama kali Ilmu Bumi Politik secara ilmiah. Istilah Geopolitik pertama kali dikemukakan oleh Frederich Ratzal. Pokok-pokok ajarannya :
Pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme, yang melalui ruang hidup.
• Negara identik dengan suatu ruang. Makin luas ruang makin memungkinkan kelompok politik untuk berkembang.
• Berlakunya hukum alam : hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup.
• Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan dukungan sumber daya alam. Untuk ini dibenarkan “hukum ekspansi”. Batas negara adalah bersifat sementara.
Paham Ratzel ini menimbulkan dua aliran : Titik berat kekuatan di darat dan di laut. Ia melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan ini. Maka timbulah pemikiran baru, yang merupakan dasar-dasar suprastruktur geopolitik : kekuatan total suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya.

b) Pandangan ajaran Rudolf Kjellen

Menurutnya negara adalah suatu organisme. Esensi ajarannya :
Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuannya diperlukan ruang hidup yang luas.
• Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik pemerintahan)
• Negara harus mampu berswasembada.
Kekuatan imperium kontinental dapat mengontrol kekuasaan di laut.

c) Pandangan Ajaran Karl Haushofer

Pandangannya berkembang di Jerman ketika negara berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler (Nazi), juga berkembang di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu. Pokok-pokok ajarannya:
Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan mengalahkan kekuatan imperium maritim.
• Beberapa negara besar di dunia akan timbul, dan akan mengusi Eropa, Asia, Afrika, dan Asia Barat : yaitu Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya.
• Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Rudolf Kjellen dan bersifat ekspansif.

d) Pandangan ajaran Sir Halford Mackinder

Ajarannya ialah Wawasan Benua (Kekuatan Darat). Ia mengatakan : Barang siapa yang dapat menguasai “Daerah Jantung” (Eropa, Asia/Erasia, ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia” (Eropa, Asia, Afrika); serta barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia.

e) Pandangan ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan

Gagasan mereka adalah “Wawasan Bahari” (kekuatan di lautan) yang menyatakan : Barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”, serta barang siapa yang menguasai perdagangan akan menguasai “kekayaan dunia” sehingga akhirnya menguasai dunia.

f) Pandangan ajaran W.Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller

Menurut mereka, kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Gagasan mereka adalah “Wawasan Dirgantara”. Kekuatan udara mempunyai daya tangkis serta dapat melumpuhkan kekuatan lawan di kandangnya sendiri.

g) Pandangan ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran ini menghasilkan teori daerah batas (rimland), yaitu teori “Wawasan Kombinasi” yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.
Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia
Ajaran Wawasan Nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh Paham Kekuasaan bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia.

a) Paham Kekuasaan bangsa Indonesia

Menganut paham tentang “perang dan damai” yaitu : “Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya”. Artinya bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus menerus perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan integritas nasional, serta sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan, dan mendayagunakan sumber daya nasional secara tepat dan terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.
b) Geopolitik Indonesia
Pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya. Menurut paham Barat, laut berperan sebagai ‘pemisah” pulau. Sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut “Negara Kepulauan”.

Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan.
Kesimpulan :

Geopolitik adalah pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Untuk memenangkan suatu perlombaan, kita harus memahami medan sehingga mengetahui strategi terbaik apa yang harus digunakan dalam perlombaan tersebut. Sama halnya dengan negara, suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu wawasan nusantara.

Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya, Bangsa Indonesia memandang wawasan nusantara sebagai visi dan perwujudan kebhinekaan (keberagaman) yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Sumber :

https://tiekawati.wordpress.com/2014/03/15/wawasan-nusantara-sebagai-geopolitik-indonesia/

RANGKUMAN BAB 1 PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Pendidikan Kewarnegaraan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya.

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara–negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi,komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi transparan seolah–olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara.

Semangat perjuangan bangsa ynag merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing–masing. Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

 

  1. Kompetensi Yang Diharapkan

 

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognotif dan psikomotorik). Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas,penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas–tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

 

  1. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi. Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia. Negara merupakan suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

1.Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara–negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Dalam UUD 1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya, juga tentang hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya. Negara wajib memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

Pemahaman Tentang Demokrasi

  1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain :

  1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki

konstitusional, dan monarki parlementer)

2.Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES

yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti

rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai

pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan

orang banyak.

 

2. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

 

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dan negara, serta cita–cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), sistem konstitusi,kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis,Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan

pelaksana Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagi menjadi :

  1. Departemen beserta aparat dibawahnya.
  2. Lembaga pemerintahan bukan departemen.
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat pemerintahan adalah :

  1. Pemerintah Pusat
  2. Pemerintah Wilayah
  3. Pemerintah Daerah

Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat  dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat  yang adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan  (United States Republic of Indonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang  membagi kekuasaan menjadi lima yaitu :

  1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR
  2. DPR sebagai pembuat undang–undang (Lembaga Legislatif)
  3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan
  4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji  undang–undang
  5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara

3.Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui  oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10  Desember 1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan.

4.Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitanantara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

  1. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia saat itu yaitu sejak tanggal 28  Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta, yang  akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan bangsa sendiri ataupun  dengan bangsa lain. Kemudian timbullah segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimba- ngan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut menumbuhkan persa- tuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwa–jiwa itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk  mewujudkan cita– cita yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa Indone sia melalui perwakilan.

Jadi uraian diatas menunjukkan secara tegas bahwa sila–sila dalam Pancasila menjadi falsa- fah dan cita–cita bagi bangsa Indonesia.

2.Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara

Cita–cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi cita–cita negara karena Pancasila  merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sila–sila yang  ada didalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu diwujudkan.

5. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah  Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita–cita bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945,  sehingga dengan demikian Pancasila merupakan Ideologi Negara.

  1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

PPKI yang bertugas untuk membuat undang–undang. Sehingga pada tanggal 18 Agustus  1945 telahterbentuk UUD 1945 sehingga secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Jadi UUD 1945 merupakan landasan konstitusi NKRI.

2. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

– Pancasila : cita–cita dan ideologi negara

– Penataan : supra dan infrastruktur politik negara

– Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk  kemakmuran bangsa.

– Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa–bangsa lain.

– Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan kekuatan pertahanan  dan keamanan melalui pola politik strategi pertahanan dan kemanan.

  1. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita–cita dan ideologi negara
  1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahanbertentangan dengan hak asasi  manusia.
  2. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harusmendapatkan ridho Allah SWT karena  merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri  dengan kokoh.
  3. Adanya masa depan yang harus diraih.
  4. Cita–cita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melaluiwadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
  1. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat

Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme Pancasila yang mengakui adanya  perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undang–  undang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah  Pancasila.

  1. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut  menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita–cita nasional berdasarkan falsafah  bangsa. Pernyataan bahwa tata cara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undang-–undang.

6. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Pada tahun 1982 keluarlah UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-etentuan Pokok  Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dengan adanya penyelenggaraan  Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dari Taman Kanak–Kanak hingga Perguruan Tinggi. Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi, untuk menghadapi perkembangan  jaman globalisasi maka diperlukan undang -undang yang sesuai  maka keluarlah  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum  Pendidikan kewarganegaraan, yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud  dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara, antara  warga negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

 

 

Sumber : http://gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id/Downloads