KEBIJAKAN PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT

1. Pendahuluan 

Pada tanggal 5 Januari 2012, bertempat di Pentagon Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan kebijakan pertahanan Amerika Serikat terbaru. Kebijakan tersebut diciptakan sebagai respon terhadap situasi dunia internasional yang terus berubah dan pula situasi domestik Amerika Serikat. Dokumen berjudul Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense yang ditandatangani oleh Presiden Obama memuat secara garis besar prioritas-prioritas pertahanan Amerika Serikat hingga akhir dekade ini.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Asia Pasifik secara langsung maupun tidak akan akan terkena pengaruh dan imbas dari kebijakan pertahanan Amerika Serikat terkini itu. Terlebih lagi dalam kebijakan itu ditegaskan bahwa fokus perhatian Amerika Serikat kini dan ke depan adalah di kawasan Asia Pasifik. Tulisan ini akan mengulas tentang Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense berikut implikasinya terhadap Indonesia dan kepentingannya.

2. Pokok-pokok Kebijakan 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, dipandang perlu untuk menjelaskan tentang latar belakang terbitnya kebijakan pertahanan Amerika Serikat terkini tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa terdapat benang merah antara latar belakang terbitnya kebijakan itu dengan pokok-pokok prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat.  Adapun latar belakangnya adalah sebagai berikut.

Administrasi Presiden Obama mewarisi kondisi ekonomi yang buruk dari era Presiden George W. Bush, Jr ketika mulai memimpin Amerika Serikat pada Januari 2009. Krisis ekonomi yang dimulai dari sektor keuangan itu menyebabkan tingginya angka pengangguran dan menurunnya kinerja ekonomi Amerika Serikat. Situasi tersebut diperburuk dengan makin meningkatnya utang Amerika Serikat guna membiayai berbagai program ekonomi, sosial dan keamanan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak. Alih-alih meningkat, selama administrasi Presiden Bush terjadi pemotongan pajak terhadap orang kaya di Amerika Serikat sebagai bagian dari kebijakan populis guna meraih dukungan dari para konstituen Partai Republik.

Dalam waktu yang bersamaan, beban anggaran Amerika Serikat tersedot untuk dua perang yaitu di Afghanistan dan Irak. Sejak 2001 dan 2003, setiap tahunnya trilyunan dollar Amerika Serikat harus disediakan oleh pemerintah guna membiayai perang di kedua negara itu. Sebagian dari sumber dana itu berasal dari pembiayaan utang yang didapat oleh pemerintah Amerika Serikat dari pasar keuangan komersial. Semakin tahun, pembiayaan perang di kedua negara tersebut semakin meningkat[i], bukan saja oleh kebutuhan untuk menyediakan berbagai peralatan dan perlengkapan perang yang sesuai dengan ancaman yang berkembang, tetapi juga oleh kebutuhan anggaran untuk merawat personel yang mengalami cedera dan berbagai penyakit psikologis lainnya akibat perang.

Ketika Amerika Serikat disibukkan dengan menggelar perang di Afghanistan dan Irak, di kawasan Asia Pasifik bangkit kekuatan baru di bidang politik, ekonomi dan militer yaitu Cina. Kebangkitan Cina oleh banyak kalangan di Amerika Serikat dijadikan fokus perhatian, termasuk oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Meskipun secara resmi pemerintah Amerika Serikat tidak memandang sebagai ancaman, akan tetapi hal itu akan mempengaruhi kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat.[ii] Terlebih lagi kebangkitan Cina diikuti dengan tindakan-tindakan asertif negara itu, khususnya dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Dengan latar belakang seperti itu, administrasi Presiden Obama dituntut untuk mampu menghadapi ancaman dan tantangan yang sedemikian kompleks.

Situasi global yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi pemain tunggal yang dapat mendominasi perkembangan politik, ekonomi dan keamanan antar bangsa. Sebaliknya, telah lahir kekuatan-kekuatan baru yang menciptakan dunia multipolar. Kondisi demikian nampaknya dipandang sebagai tantangan terhadap kepemimpinan Amerika Serikat pada tingkat global yang telah dinikmati pasca Perang Dunia Kedua.

Oleh karena itu, guna merespon kondisi ekonomi Amerika Serikat yang terpuruk di tengah tantangan untuk tetap mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat pada tingkat global, disusunlah kebijakan pertahanan Amerika Serikat yang kemudian diumumkan kepada masyarakat pada 5 Januari 2012. Sesuai dengan judulnya, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense memuat prioritas bagi komunitas pertahanan Amerika Serikat untuk tahun-tahun ke depan.

Setelah mempelajari dengan seksama Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, pokok-pokok kebijakan dalam dokumen itu adalah sebagai berikut.

Pertama, isu terorisme. Kekerasan ekstrimis masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat meskipun Osama Bin Laden telah berhasil dibunuh.[iii] Kawasan utama munculnya ancaman itu adalah di Asia Selatan dan Timur Tengah. Seiring dengan penyebaran teknologi yang merusak, para ekstrimis memiliki potensi untuk memunculkan ancaman katastropik yang dapat secara langsung mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat.

Untuk menghadapi ancaman itu, Amerika Serikat dalam jangka pendek ke depan akan melanjutkan upaya-upaya yang bersifat pendekatan aktif dengan melaksanakan pantauan terhadap kegiatan-kegiatan ancaman non negara di seluruh dunia.[iv] Upaya itu selain dilakukan secara unilateral, pula lewat jalinan kerjasama dengan sekutu dan mitra untuk menciptakan kendali terhadap kawasan yang ungoverned dan menyerang secara langsung kelompok-kelompok paling berbahaya dan individu-individu bila dipandang perlu.

Kedua, kawasan Asia Pasifik. Makin terkaitnya kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat dengan perkembangan di Pasifik Barat dan Asia Timur hingga kawasan Samudera India dan Asia Selatan, yang memunculkan campuran tantangan dan kesempatan yang terus berkembang.[v] Menurut pandangan Amerika Serikat, pemeliharaan perdamaian, stabilitas dan aliran bebas perdagangan dan pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini akan tergantung pada keseimbangan kekuatan militer dan kehadiran.[vi] Kemunculan Cina sebagai kekuatan regional akan mempunyai potensi mempengaruhi ekonomi dan keamanan Amerika Serikat dalam beragam cara.[vii]

Dalam Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense diungkapkan bahwa pertumbuhan kekuatan militer Cina harus disertai dengan kejelasan yang lebih besar pada niat-niat strategis untuk menghindari friksi di kawasan. Untuk itu Amerika Serikat akan terus melaksanakan investasi yang dibutuhkan untuk memastikan terjaganya akses regional dan kebisaan beroperasi secara bebas selaras dengan kewajiban perjanjian yang disepakati olehnya dan hukum internasional.

Ketiga, kawasan Timur Tengah. Dinamika politik di Timur Tengah yang ditandai dengan adanya Kebangkitan Arab, kekerasan ekstrimis dan isu senjata nuklir juga menjadi perhatian Amerika Serikat.[viii] Kebijakan Amerika Serikat adalah menggarisbawahi keamanan Teluk melalui kolaborasi dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk bila perlu untuk menceah pengembangan kemampuan nuklir Iran dan meng-counter kebijakan-kebijakan destabilisasi Iran. Amerika Serikat akan melaksanakan hal itu bersamaan dengan dukungannya terhadap keamanan Israel dan perdamaian Timur Tengah yang komprehensif.

Keempat, kawasan Eropa. Eropa adalah wilayah di mana terdapat sekutu  dan mitra Amerika Serikat yang paling kukuh dan berkorban bersama Amerika Serikat di Afghanistan, Irak dan berbagai kawasan dunia lainnya.[ix] Karena stabilitas kawasan Eropa yang dikelola bersama lewat NATO dan internal Uni Eropa, bercampur dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak dan Afghanistan, menciptakan kesempatan strategis untuk menyeimbangkan investasi militer Amerika Serikat di Eropa. Seiring dengan lanskap strategis yang berevolusi, postur militer Amerika Serikat di Eropa harus berevolusi pula.[x]

Evolusi postur militer tersebut tidak akan mengubah kebijakan Amerika Serikat terhadap komitmen Pasal 5 Piagam PBB terhadap keamanan sekutu dan mempromosikan peningkatan kapasitas dan interoperabilitas untuk operasi-operasi koalisi.[xi] Amerika Serikat akan bekerjasama dengan sekutu-sekutu NATO guna mengembangkan pendekatan “Smart Defense” untuk mengumpulkan, membagi dan memspesialisasikan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan abad ke-21.[xii]

Kelima, pembangunan kapasitas kemitraan. Pembangunan kapasitas kemitraan di seluruh dunia pula tetap penting untuk membagi biaya dan tanggungjawab kepemimpinan global.[xiii] Di seluruh dunia Amerika Serikat akan mencari mitra keamanan berdasarkan pilihan, mengejar kemitraan baru dengan sejumlah negara yang tengah tumbuh, termasuk di Afrika dan Amerika Latin, yang kepentingan dan pandangannya cocok dengan visi bersama terhadap kebebasan, stabilitas dan kesejahteraan.[xiv] Kapan pun memungkinkan, Amerika Serikat akan mengembangkan inovatif, berbiaya rendah dan pendekatan-pendekatan “pijakan kaki” yang kecil untuk mencapai tujuan keamanan nasionalnya yang bertumpu pada latihan-latihan, kehadiran secara rotasi dan kemampuan-kemampuan nasehat.[xv]

Keenam, akses terhadap global commons. Yang dimaksud dengan global commons di sini bukan sekedar wilayah perairan dan udara internasional, tetapi pula mencakup dunia maya. Dari sudut kepentingan nasional Amerika Serikat, global commons memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dalam sistem internasional, sehingga akses tersebut harus dilindungi.[xvi]

Aktor negara dan non negara dipandang potensial memunculkan ancaman terhadap akses di global commons, baik melalui tindakan berlawanan terhadap norma yang ada atau pendekatan anti akses lainnya.[xvii] Untuk menghadapi hal tersebut, Amerika Serikat akan terus memimpin upaya-upaya global dengan sekutu dan mitra yang mampu untuk memastikan akses terhadap dan penggunaan global commons, lewat penguatan norma internasional pada tindakan bertanggungjawab dan memelihara kemampuan militer yang interoperable dan relevan.[xviii]

Ketujuh, proliferasi senjata pemusnah massal. Isu ini senantiasa menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat, sebab dipandang akan mengancam kepentingan Amerika Serikat.[xix] Untuk itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan terus meningkatkan kemampuan-kemampuannya, bertindak selaras dengan mitra-mitra domestik dan asing untuk melaksanakan operasi efektif untuk meng-counter penyebaran senjata pemusnah massal.[xx]

3. Implikasi Terhadap Indonesia 

Apabila mempelajari secara seksama Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense dan menyandingkannya dengan beberapa kebijakan Amerika Serikat terkait lainnya, dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan pertahanan Amerika Serikat termutakhir berfokus pada kawasan Asia Pasifik. Simak misalnya pernyataan Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Martin Dempsey yang menyatakan, “Semua kecenderungan –demografis, geopolitik, ekonomi dan militer- beralih menuju Pasifik. Sehingga tantangan strategis kami di masa depan sebagian besar akan muncul di kawasan Pasifik, pula di littoral Samudera India”.[xxi] Demikian pula kebijakan anggaran pertahanan yang menegaskan tidak adanya potongan bagi kebutuhan pertahanan di kawasan Asia Pasifik.[xxii]

Sebagai tindaklanjut dari Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan revisi terhadap Total Force Battle Network (TFBN). Menurut TFBN terbaru, postur Angkatan Laut Amerika Serikat akan berfokus pada (pengendalian) choke points strategis, respon terhadap humanitarian disaster dan maritime domain awareness.[xxiii] Untuk itu, Amerika Serikat akan menempatkan Littoral Combat Ships di Bahrain, Yokosuka (Jepang) dan Singapura, kapal tender kapal selam di Diego Garcia dan personel Marinir di Australia dan Guam.[xxiv]

Tentu tidak perlu dibahas lebih lanjut latar belakang mengapa Amerika Serikat kini mengalihkan fokusnya terhadap kawasan Asia Pasifik. Yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bagaimana implikasi dari fokus Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, khususnya pada domain maritim. Terkait hal tersebut, beberapa hal berikut patut diperhatikan oleh Indonesia.

Pertama, isu pengendalian choke points. Dalam rangka mengimplementasikan fokus pada kawasan Asia Pasifik dan akses terhadap global commons, pengendalian choke points merupakan suatu hal yang imperatif bagi Amerika Serikat. Tidak dapat dibantah kalau letak choke points strategis di kawasan ini berada di wilayah perairan Indonesia, di mana choke points tersebut merupakan jalur pendekat dan penghubung antara kawasan Samudera India dan Asia Timur. Memperhatikan dengan seksama fakta bahwa kebijakan Amerika Serikat di kawasan tidak lepas dari upaya negara itu untuk mewaspadai kebangkitan Cina, maka pengendalian choke points menjadi isu vital bagi Amerika Serikat untuk meminimalisasi strategi anti akses Cina pada satu sisi dan memotong jalur perhubungan laut Cina apabila terjadi konflik terbukan pada sisi lain.

Dalam konteks itu, Indonesia menghadapi suatu tantangan dan sekaligus peluang yang unik. Baik Amerika Serikat maupun Cina terkesan sangat ingin memegang dan memainkan kartu Indonesia bagi kepentingannya masing-masing dan hal itu adalah tantangan bagi Indonesia untuk bagaimana bersikap di antara dua gajah yang tengah bertarung. Adapun peluang bagi Indonesia apabila kondisi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Indonesia tanpa harus terkesan menjadi kepanjangan tangan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan tersebut.

Isu pengendalian choke points memiliki korelasi erat dengan maritime domain awareness. Singkatnya, Indonesia harus meningkatkan kemampuannya dalam menjaga keamanan choke points yang berada di wilayahnya. Peningkatan kemampuan dimaksud dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang pula oleh terbentuknya maritime domain awareness secara nasional. Dikaitkan dengan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, tengah dilaksanakannya modernisasi kekuatan dan sekaligus penataan organisasi melalui pembentukan Komando Wilayah Laut diharapkan dapat merespon tantangan yang kini berkembang sehingga TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan tugasnya untuk mengamankan kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim dan sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas keamanan kawasan.

Kedua, maritime domain awareness. Maritime domain awareness kini telah menjadi salah satu isu maritim di kawasan dan telah menjadi agenda ASEAN Maritime Forum (AMF). Amerika Serikat yang telah mempromosikan isu maritime domain awareness tak lama pasca serangan 11 September 2001 amat berkepentingan dengan isu tersebut karena sebagian negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi lokasi choke points strategis dipandang masih lemah kemampuannya dalam hal maritime domain awareness. Beberapa paket bantuan dari Amerika Serikat kepada Indonesia, Malaysia dan Filipina yang tercantum dalam Proyek 1206 dan 1207 pada dasarnya terkait dengan maritime domain awareness.

Pertanyaannya bagi Indonesia adalah apakah negeri ini sudah mengukur seberapa jauh kemampuannya dalam hal maritime domain awareness? Pertanyaan demikian penting karena akan terkait langsung dengan isu pengendalian choke points yang berada di perairan Indonesia sendiri. TNI Angkatan Laut adalah komponen keamanan nasional pada aspek maritim yang sudah seharusnya ditunjang oleh pemangku kepentingan maritim lainnya, termasuk dalam hal maritime domain awareness. Artinya, harus ada cetak biru nasional mengenai maritime domain awareness di mana setiap pemangku kepentingan maritim harus mau berpikir integratif dan bukan lagi sektoral, sehingga informasi-informasi terkait maritime domain awareness sudah seharusnya dibagikan pula kepada TNI Angkatan Laut.

Sudah menjadi pengetahuan umum terjadinya tumpang tindih aset dalam isu maritime domain awareness di Indonesia. Sebagai contoh adalah bertumpuknya aset yang terkait dengan maritime domain awareness milik beberapa instansi berbeda di sekitar Pulau Batam, sementara di sejumlah choke points strategis justru masih kekurangan aset itu. Selain itu, ego sektoral dalam hal information sharing masih sangat kuat di negeri ini.

Ketiga, pembangunan kapasitas kemitraan. Dalam kondisi ekonomi Amerika Serikat yang tengah sakit saat ini, Amerika Serikat menganut pendekatan burden sharing dengan negara-negara lain dalam merespon isu global yang terkait dengan kepentingan nasionalnya. Tentu saja dalam burden sharing itu Amerika Serikat tetap menempatkan dirinya berada pada posisi terdepan. Untuk kawasan Asia Pasifik, dapat dipastikan Singapura dan Australia yang bertetangga dengan Indonesia menjadi sekutu dan kawan penting Amerika Serikat untuk kemitraan di bidang keamanan, sebagaimana dapat dilihat dari rencana penempatan Littoral Combat Ships di Singapura dan Marinir di Darwin, Australia.

Terkait dengan hal tersebut, menjadi suatu pertanyaan menarik bagaimana Indonesia merespon kebijakan demikian. Misalnya, bagaimana memberdayakan ASEAN dan forum-forum yang terkait agar dinamika yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya benar-benar ASEAN-centric sebagaimana yang diinginkan oleh ASEAN. Dalam konteks kepentingan nasional Indonesia, ASEAN-centric harus senantiasa dimaknai sebagai Indonesia-centric.

Sudah menjadi kesepakatan ASEAN bahwa isu keamanan Asia Tenggara diwadahi dalam ASEAN Security Community. Salah satu bagian dari ASEAN Security Community adalah ASEAN Maritime Forum. Kalau hal ini dikaitkan dengan kepentingan Amerika Serikat, perlu dirancang suatu desain ASEAN-centric yang mana kemitraan Amerika Serikat secara bilateral dengan satu atau beberapa negara ASEAN hendaknya tidak keluar dari bingkai ASEAN-centric. Diakui bahwa untuk mewujudkan hal itu tidak mudah, akan tetapi imperatif untuk ditempuh agar kawasan Asia Tenggara yang didominasi oleh domain maritim tidak menjadi ajang pertarungan kepentingan bagi negara besar.

4. Penutup 

Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense merupakan penegasan sikap Amerika Serikat untuk mempertahankan kepemimpinan globalnya di tengah dunia yang terus berubah. Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat berimplikasi pula pada kebijakan pertahanan negara itu, di mana pada kawasan tertentu dunia dilaksanakan penarikan dan pengurangan kekuatan militer Amerika Serikat. Akan tetapi di sisi lain, kawasan Asia Pasifik yang dinilai sebagai kawasan paling dinamis di dunia saat ini, Amerika Serikat berupaya untuk kembali memperkuat kehadirannya guna merespon kebangkitan Cina.

Dalam kaitan dengan fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, domain maritim mendapatkan perhatian dalam porsi besar. Mengacu pada TFBN terbaru, postur Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan ini akan berfokus pada (pengendalian) choke points strategis, respon terhadap humanitarian disaster dan maritime domain awareness. Hal itu antara lain diwujudkan dengan rencana penempatan Littoral Combat Ships di Singapura, Yokosuka dan Marinir di Darwin, Australia.

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan akan bersentuhan langsung dengan kebijakan terbaru Amerika Serikat itu. Berdasarkan hasil identifikasi, setidaknya ada tiga isu yang perlu mendapat perhatian khusus dari Indonesia terkait dengan kebijakan pertahanan Amerika Serikat terbaru. Ketiga isu tersebut memiliki korelasi yang kuat antara satu dengan lainnya, sehingga belum terlambat untuk diantisipasi sejak dini agar kepentingan nasional Indonesia yang terkait dengan domain maritim tidak dirugikan.

[i]. Lihat, Belasco, Amy, “The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11”, Congressional Research Service, March 29, 2011.
[ii]. Lihat, U.S. Department of Defense, Sustaining U.S. Global Leaderships: Priorities for 21st Century Defense, hal.2
[iii]. Ibid, hal.1
[iv]. Ibid
[v]. Op.cit, hal.2
[vi]. Ibid
[vii]. Ibid
[viii]. Ibid
[ix]. Ibid
[x]. Ibid, hal.3
[xi]. Ibid
[xii]. Ibid
[xiii]. Ibid
[xiv]. Ibid
[xv]. Ibid
[xvi]. Ibid
[xvii]. Ibid
[xviii]. Ibid
[xix]. Ibid
[xx]. Ibid
[xxi]. Lihat, “Obama Looks To Leaner Military, As-Pac Focus”, Jane’s Defense Weekly, 11 January 2012, hal.4
[xxii]. Lihat, “Obama: Asia-Pacific Defence Immune From Budget Cuts”, http://www.theindependentbd.com/international/america/80235-obama-asia-pacific-defenceimmune from-budget-cuts.html, diakses pada 5 Februari 2012 pukul 10.00 WIB
[xxiii]. Lihat, “USN Undersecretary Remains Tight-Lipped Over 313-Ship Goal”, Jane’s Defense Weekly, 25 January 2012, hal.9
[xxiv]. Ibid

source : media online

http://www.fkpmaritim.org/kebijakan-pertahanan-amerika-serikat-2012-suatu-tinjauan/

KETAHANAN NASIONAL

 

  1. PENGERTIAN

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. ASAS -ASAS KETAHANAN NASIONAL

a) Asas Kesejahteraan dan Keamanan

kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

b) Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu

c) Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan

kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi danikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

d) Asas kekeluarga

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

3. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL

Beberapa sifat ketahanan nasional yang ada mungkin akan saya jabarkan dibawah ini :

a)Mandiri

Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain

b)Dinamis

Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.

c)Wibawa

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya.

d)Konsultasi dan kerjasama

Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.

4. CIRI, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL

Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)Kedudukan :

Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

b)Fungsi :

Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

CIRI KETAHANAN NASIONAL

 

  1. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul.

 

  1. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicitacitakan.

 

  1. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

CONTOH KASUS KETAHANAN NASIONAL

Jual 928 butir ineks ke polisi di kamar mandi, Imansyah ditangkap

 

Sedang melakukan transaksi di kamar mandi dengan anggota polisi, Imansyah (39) ditangkap dalam penggerebekan. Saat digeledah, polisi mengamankan 928 butir ineks dari tangan pelaku.

Kasat Narkoba Polresta Palembang Kompol Maruly Pardede mengungkapkan, penggerebekan itu dilakukan menindaklanjuti laporan warga bahwa tersangka kerap menjual narkoba. Mendapati itu, polisi menyamar sebagai pembeli dan penggerebekan dilakukan di rumah tersangka di Jalan KH Asyari, Lorong Indrawati, Seberang Ulu I, Palembang, Selasa (26/5) siang.

Barang bukti yang diamankan sebanyak 928 butir ineks logo hati warna pink yang disimpan di tas milik tersangka.

“Tadi siang rumah tersangka kita gerebek dengan cara penyamaran. Ditemukan 928 butir ineks dari tangan tersangka,” ungkap Maruly.

Sementara tersangka Imansyah mengaku baru dua kali menjadi kurir ineks. Setiap transaksi dia mendapatkan upah sebesar Rp 1 juta dari pemiliknya. Imansyah mengaku tidak mengetahui jika calon pembeli yang menemuinya adalah anggota polisi yang menyamar.

“Tadi saya bawa dia (polisi) ke kamar mandi, tidak tahunya polisi yang lain sudah mengintai,” kata dia.

Dia mengatakan, nekat menjadi kurir narkoba karena iming-iming yang menjanjikan. Apalagi, penghasilannya sebagai pedagang kecil-kecilan, penghasilannya tidak menentu.

“Lumayanlah, dapat sejuta sekali jalan,” pungkasnya.

 

Analisa :

Mengapa narkoba dapat mempengaruhi ketahanan nasional? karena narkoba dapat merusak perilaku/sifat seseorang yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang tidak bagus bagi tubuh manusia, dalam negara ini sudah banyak kasus yang terjadi karena narkoba. Contoh nya seperti kasus diatas, dalam kasus diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa penerus muda indonesia dapat berubah sifat hanya karna uang 1 juta. Bila semua penerus muda kita seperti ini, maka lambat tahun indonesia akan hancur.

 

http://www.merdeka.com/peristiwa/jual-928-butir-ineks-ke-polisi-di-kamar-mandi-irmansyah-ditangkap.html

 

 

source : media online

 

Perbatasan NKRI

Perbatasan laut dengan negara tetangga:

  1. Perbatasan Indonesia-Singapura

.

Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dengan Singapura telah dilaksanakan mulai tahun 1973 yang menetapkan 6 titik koordinat sebagai batas kedua negara.Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1973

Permasalahan yang muncul adalah belum adanya perjanjian batas laut teritorial bagian timur dan barat di Selat Singapura. Hal ini akan menimbulkan kerawanan, karena Singapura melakukan kegiatan reklamasi wilayah daratannya. Reklamasi tersebut mengakibatkan wilayah Si-ngapura bertambah ke selatan atau ke Wilayah Indonesia.

Penentuan batas maritim di sebelah Barat dan Timur Selat Singapura memerlukan perjanjian tiga negara antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Perundingan perbatasan kedua negara pada Segmen Timur, terakhir dilaksanakan pada 8-9 Februari 2012 di Bali (perundingan ke-2).

2. Perbatasan Indonesia-Malaysia

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat  yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang  Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi.

Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.019 km  dari  Tanjung Batu di Kalimantan barat laut, melewati dataran tinggi pedalaman  Kalimantan,    hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah  timur Kalimantan. Perbatasan ini  memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan  negara  bagian Sabah dan  Sarawak di Malaysia.

Berdasarkan perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia tahun 2006, secara  keseluruhan telah disepakati sebanyak 18 pintu batas (exit and entry point) di kawasan ini.  Hingga tahun 2007, baru terdapat 2 (dua) pintu batas resmi yaitu di Entikong, kabupaten  Sanggau dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Adanya keterikatan kekeluargaan  dan suku antara masyarakat Indonesia dan Malaysia di kawasan ini menyebabkan terjadinya arus orang dan perdagangan barang yang bersifat tradisional melalui  pintu-pintu perbatasan yang belum resmi.

Pada tahun 1969 Malaysia mengumumkan bahwa lebar wilayah perairannya menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar seseuai ketetapan dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun sebelumnya Indonesia telah lebih dulu menetapkan batas-batas wilayahnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar termasuk Selat Malaka. Hal ini menyebabkan perseteruan antara dua negara mengenai batas laut wilayah mereka di Selat Malaka yang kurang dari 24 mil laut.
Penyelesaian

Pada tahun 1970 tepatnya bulan Februari-Maret dilaksanakan perundingan mengenai hal tersebut, sehingga menghasilkan perjanjian tentang batas-batas Wilayah Perairan kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik kordinat ditetapkan berdasarkan garis pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Namun belum ditetapkannya batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) menyebabkan seringnya tangkap-menangkap nelayan di wilayah perbatasan. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-82, sebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai base line yang31dua pulau tersebut lebih dari 100 mil laut.

  1. Perbatasan Indonesia-Filipina

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di  perairan utara dan selatan Pulau Miangas menjadi salah satu isu yang harus dicermati.
Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral  Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan  menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.

permasalahan yaitu Pulau Miangas yang terletak dekat Filipina, diklaim miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada treaty of paris 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (the archipelagic principles) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982).

Penyelesaian

Dinyatakan lebih lanjut dalam protocol perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina mengenai defisi wilayah Indonesia yang menegaskan Pulau Miangas adalah Milik Indonesia atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 4 April 1928

  1. Perbatasan Indonesia-australia

perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang membentang dari Papua Nugini  di sebelah timur hingga ke Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan berakhir  di Samudra Hindia. Namun, perbatasan ini dikaburkan oleh “Celah Timor”, tempat  perairan Australia dan Timor Leste bertemu dan saling diklaim oleh kedua negara.

Australia dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di Samudra Hindia antara  wilayah seberang laut Australia Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia.

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan  batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang  ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia,  di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.

  1. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua  (Indonesia) di sebelah barat.Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara  Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada tanggal 16 Mei 1895. Jumlah pilar batas  di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah.  Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang  sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok  separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di  sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara  penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti  kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.

  1. Perbatasan Indonesia-Vietnam

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore  di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa  batas benua.

Perbatasan Indonesia – Vietnam di Laut China Selatan telah dicapai kesepakatan, terutama  batas landas kontinen pada tanggal 26 Juni 2002. Akan tetapi perjanjian perbatasan  tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya Indonesia dan Vietnam perlu  membuat perjanjian perbatasan ZEE di Laut China Selatan. Perundingan perbatasan kedua  negara terakhir dilaksanakan pada 25-28 Juli 2011 di Hanoi (perundingan ke-3).

  1. Perbatasan Indonesia-India

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India.  Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu  di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua  negara.

Indonesia dan India telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen di Jakarta pada  tanggal 8 Agustus 1974 dan telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974 yang  meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar.
Selanjutnya dilakukan perjanjian perpanjangan batas landas kontinen di New Dehli pada  tanggal 14 Januari 1977 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977 yang  meliputi Laut Andaman dan Samudera Hindia.

  1. Perbatasan Indonesia-Thailand

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan  Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan  Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang  terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara  dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah  perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan  ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosioekonomi karena keberadaan  masyarakat pantai Indonesia.

  1. Perbatasan Indonesia-Republik Palau

Perbatasan Indonesia dengan Palau terletak di sebelah utara Papua. Palau telah  menerbitkan peta yang menggambarkan rencana batas “Zona Perikanan/ZEE”   yang diduga melampaui batas yurisdiksi wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dengan  banyaknya nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perikanan Palau. Permasalahan  ini timbul karena jarak antara Palau dengan Wilayah Indonesia kurang dari 400 mil  sehingga ada daerah yang overlapping untuk ZEE dan Landas Kontinen. Perundingan  perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada 29 Februari – 1 Maret 2012 di Manila  (perundingan ke-3).

  1. Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Kawasan perbatasan antarnegara dengan Timor Leste di NTT merupakan kawasan  perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang  baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu Provinsi di Indonesia. Perbatasan  antarnegara di NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste  Utara (TTU).  Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan  bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah  satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekussi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah  Indonesia (enclave).  Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan)  kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan  di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.

Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum pernah dilakukan, karena Indonesia menghendaki penyelesaian batas darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas maritim. Dengan belum selesainya batas maritim kedua negara maka  diperlukan langkah-langkah terpadu untuk segera mengadakan pertemuan guna membahas masalah perbatasan maritim kedua negara.

Permasalahan yang akan sulit disepakati adalah adanya kantong (enclave) Oekusi di Timor Barat. Selain itu juga adanya entry/exit point Alur Laut Kepulauan Indonesia III A dan III B tepat di utara wilayah Timor Leste.

source : media online

lebih lengkap hubungi saya lewat email : muhammadfikihramadhani@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawasan Nusantara/geopolitik Indonesia

Pengertian Wawasan Nusantara

Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam meyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”B. Hakikat

Wawasan Nusantara.

Hakikat Wawasan Nusantara adalah:

Keutuhan Nusantara atau Nasional, dalam pengertian : Cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Ini berarti, setiap warga dan aparat negara, harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia.

Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” dan politik. “Geo” artinya bumi/planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan interelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.
Jadi, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu negara.

Perkembangan Teori Geopolitik

Istilah geopolitik semula awalnya sebagai ilmu politik yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Kemudian teori Geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Denganw awasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana arah perkembangan suatu negara.

Beberapa Pandangan para pemikir Geopolitik

Pendapat para ahli mengenai teori geopolitik kontinental yaitu pertama dikemukakan oleh Friedrich Ratzel (1844-1904) bahwa teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Dalam teorinya, bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatannya yang menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual yang mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya mendapat swasembada.
Kemudian Karl Haushofer (1869-1946) yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya didunia dimana untuk menjadi jaya suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia terbagi atas empat kawasan benua dan dipimpin oleh negara yang unggul. Teori ruang dan teori kekuatan merupakan hasil penelitiannya yang dikenal dengan teori Pan Regional yaitu ruang hidup yang “cukup”, swasembada, dan dunia dibagi menjadi empat Pan Region dimana tipa region dipimpin oleh satu bangsa (nation) yang unggul.

Wawasan Geopolitik

Wawasan Benua

Wawasan Bahari

Wawasan Dirgantara

Wawasan Kombinasi

Teori-teori Geopolitik

Berasal dari kata geo = bumi, politik = kekuasaan. Secara harfiah berarti politik yang dipengaruhi oleh kondisi dan konstelasi geografi. Maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional, dipengaruhi geografi.

a) Pandangan ajaran Frederich Ratzal

Pada abad XIX, ia merumuskan pertama kali Ilmu Bumi Politik secara ilmiah. Istilah Geopolitik pertama kali dikemukakan oleh Frederich Ratzal. Pokok-pokok ajarannya :
Pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme, yang melalui ruang hidup.
• Negara identik dengan suatu ruang. Makin luas ruang makin memungkinkan kelompok politik untuk berkembang.
• Berlakunya hukum alam : hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup.
• Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan dukungan sumber daya alam. Untuk ini dibenarkan “hukum ekspansi”. Batas negara adalah bersifat sementara.
Paham Ratzel ini menimbulkan dua aliran : Titik berat kekuatan di darat dan di laut. Ia melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan ini. Maka timbulah pemikiran baru, yang merupakan dasar-dasar suprastruktur geopolitik : kekuatan total suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya.

b) Pandangan ajaran Rudolf Kjellen

Menurutnya negara adalah suatu organisme. Esensi ajarannya :
Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuannya diperlukan ruang hidup yang luas.
• Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik pemerintahan)
• Negara harus mampu berswasembada.
Kekuatan imperium kontinental dapat mengontrol kekuasaan di laut.

c) Pandangan Ajaran Karl Haushofer

Pandangannya berkembang di Jerman ketika negara berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler (Nazi), juga berkembang di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu. Pokok-pokok ajarannya:
Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan mengalahkan kekuatan imperium maritim.
• Beberapa negara besar di dunia akan timbul, dan akan mengusi Eropa, Asia, Afrika, dan Asia Barat : yaitu Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya.
• Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Rudolf Kjellen dan bersifat ekspansif.

d) Pandangan ajaran Sir Halford Mackinder

Ajarannya ialah Wawasan Benua (Kekuatan Darat). Ia mengatakan : Barang siapa yang dapat menguasai “Daerah Jantung” (Eropa, Asia/Erasia, ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia” (Eropa, Asia, Afrika); serta barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia.

e) Pandangan ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan

Gagasan mereka adalah “Wawasan Bahari” (kekuatan di lautan) yang menyatakan : Barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”, serta barang siapa yang menguasai perdagangan akan menguasai “kekayaan dunia” sehingga akhirnya menguasai dunia.

f) Pandangan ajaran W.Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller

Menurut mereka, kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Gagasan mereka adalah “Wawasan Dirgantara”. Kekuatan udara mempunyai daya tangkis serta dapat melumpuhkan kekuatan lawan di kandangnya sendiri.

g) Pandangan ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran ini menghasilkan teori daerah batas (rimland), yaitu teori “Wawasan Kombinasi” yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.
Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia
Ajaran Wawasan Nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh Paham Kekuasaan bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia.

a) Paham Kekuasaan bangsa Indonesia

Menganut paham tentang “perang dan damai” yaitu : “Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya”. Artinya bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus menerus perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan integritas nasional, serta sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan, dan mendayagunakan sumber daya nasional secara tepat dan terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.
b) Geopolitik Indonesia
Pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya. Menurut paham Barat, laut berperan sebagai ‘pemisah” pulau. Sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut “Negara Kepulauan”.

Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan.
Kesimpulan :

Geopolitik adalah pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Untuk memenangkan suatu perlombaan, kita harus memahami medan sehingga mengetahui strategi terbaik apa yang harus digunakan dalam perlombaan tersebut. Sama halnya dengan negara, suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu wawasan nusantara.

Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya, Bangsa Indonesia memandang wawasan nusantara sebagai visi dan perwujudan kebhinekaan (keberagaman) yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Sumber :

https://tiekawati.wordpress.com/2014/03/15/wawasan-nusantara-sebagai-geopolitik-indonesia/

RANGKUMAN BAB 1 PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Pendidikan Kewarnegaraan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya.

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara–negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi,komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi transparan seolah–olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara.

Semangat perjuangan bangsa ynag merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing–masing. Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

 

  1. Kompetensi Yang Diharapkan

 

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognotif dan psikomotorik). Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas,penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas–tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

 

  1. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi. Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia. Negara merupakan suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

1.Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara–negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Dalam UUD 1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya, juga tentang hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya. Negara wajib memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

Pemahaman Tentang Demokrasi

  1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain :

  1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki

konstitusional, dan monarki parlementer)

2.Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES

yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti

rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai

pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan

orang banyak.

 

2. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

 

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dan negara, serta cita–cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), sistem konstitusi,kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis,Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan

pelaksana Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagi menjadi :

  1. Departemen beserta aparat dibawahnya.
  2. Lembaga pemerintahan bukan departemen.
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat pemerintahan adalah :

  1. Pemerintah Pusat
  2. Pemerintah Wilayah
  3. Pemerintah Daerah

Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat  dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat  yang adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan  (United States Republic of Indonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang  membagi kekuasaan menjadi lima yaitu :

  1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR
  2. DPR sebagai pembuat undang–undang (Lembaga Legislatif)
  3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan
  4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji  undang–undang
  5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara

3.Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui  oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10  Desember 1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan.

4.Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitanantara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

  1. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia saat itu yaitu sejak tanggal 28  Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta, yang  akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan bangsa sendiri ataupun  dengan bangsa lain. Kemudian timbullah segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimba- ngan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut menumbuhkan persa- tuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwa–jiwa itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk  mewujudkan cita– cita yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa Indone sia melalui perwakilan.

Jadi uraian diatas menunjukkan secara tegas bahwa sila–sila dalam Pancasila menjadi falsa- fah dan cita–cita bagi bangsa Indonesia.

2.Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara

Cita–cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi cita–cita negara karena Pancasila  merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sila–sila yang  ada didalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu diwujudkan.

5. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah  Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita–cita bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945,  sehingga dengan demikian Pancasila merupakan Ideologi Negara.

  1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

PPKI yang bertugas untuk membuat undang–undang. Sehingga pada tanggal 18 Agustus  1945 telahterbentuk UUD 1945 sehingga secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Jadi UUD 1945 merupakan landasan konstitusi NKRI.

2. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

– Pancasila : cita–cita dan ideologi negara

– Penataan : supra dan infrastruktur politik negara

– Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk  kemakmuran bangsa.

– Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa–bangsa lain.

– Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan kekuatan pertahanan  dan keamanan melalui pola politik strategi pertahanan dan kemanan.

  1. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita–cita dan ideologi negara
  1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahanbertentangan dengan hak asasi  manusia.
  2. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harusmendapatkan ridho Allah SWT karena  merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri  dengan kokoh.
  3. Adanya masa depan yang harus diraih.
  4. Cita–cita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melaluiwadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
  1. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat

Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme Pancasila yang mengakui adanya  perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undang–  undang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah  Pancasila.

  1. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut  menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita–cita nasional berdasarkan falsafah  bangsa. Pernyataan bahwa tata cara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undang-–undang.

6. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Pada tahun 1982 keluarlah UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-etentuan Pokok  Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dengan adanya penyelenggaraan  Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dari Taman Kanak–Kanak hingga Perguruan Tinggi. Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi, untuk menghadapi perkembangan  jaman globalisasi maka diperlukan undang -undang yang sesuai  maka keluarlah  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum  Pendidikan kewarganegaraan, yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud  dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara, antara  warga negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

 

 

Sumber : http://gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id/Downloads

 

PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

DIBIDANG PENDIDIKAN

  1. Pengertian Globalisasi

 

Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, pada kenyataannya globalisasi merupakan penyatuan semu, karena nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya didominasi nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi masyarakat dunia.

Kata “Globalisasi” sebenarnya merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris globalization. Kata globalization sendiri sebenarnya berasal dari kata global yang berarti universal yang mendapat imbuhan -lization yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi dari asal mula katanya. Globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia.

Globalisasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses dimana bata-batas suatu negara menjadi semakin sempit karena kemudahan interaksi antara negara baik berupa pertukaran informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup dan bentuk-bentuk interaksi yang lain.teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan.

Hal itu juga berdampak pada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan arus globalisasi, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki menejemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

1. Dampak Positif dan Negatif pada globalisasi pendidikan

 

DAMPAK POSITIF
Pengajaran Interaktif Multimedia
Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi, merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan computer. Apabila dulu, guru menulis dengan sebatang kapur, sesekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara dan sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi. Sekarang sudah ada computer. Sehingga tulisan, film, suara, music, gambar hidup, dapat digabungkan menjadi suatu proses komunikasi.
Dalam fenomena balon atau pegas, dapat terlihat bahwa daya itu dapat mengubah bentuk sebuah objek. Dulu, ketika seorang guru berbicara tentang bagaimana daya dapat mengubah bentuk sebuah objek tanpa bantuan multimedia, para siswa mungkin tidak langsung menangkapnya. Sang guru tentu akan menjelaskan dengan contoh-contoh, tetapi mendengar tak seefektif melihat. Levie dan Levie (1975) dalam Arsyad (2005) yang belajar melalui stimulus kata, visual dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan fakta dengan konsep.
Perubahan Corak Pendidikan
Mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan. Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Sisdiknas, dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis. Sekolah-sekolah atau satuan pendidikan berhak mengatur kurikulumnya sendiri yang dianggap sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Kemudahan Dalam Mengakses Informasi Dalam dunia pendidikan, teknologi hasil dari melambungnya globalisasi seperti internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta sharing riset antarsiswa terutama dengan mereka yang berjuauhan tempat tinggalnya.

Pembelajaran Berorientasikan Kepada Siswa Dulu, kurikulum terutama didasarkan pada tingkat kemajuan sang guru. Tetapi sekarang, kurikulum didasarkan pada tingkat kemajuan siswa. KBK yang dicanangkan pemerintah tahun 2004 merupakan langkah awal pemerintah dalam mengikutsertakan secara aktif siswa terhadap pelajaran di kelas yang kemudian disusul dengan KTSP yang didasarkan pada tingkat satuan pendidikan. Di dalam kelas, siswa dituntut untuk aktif dalam proses belajar-mengajar. Dulu, hanya guru yang memegang otoritas kelas. Berpidato di depan kelas. Sedangkan siswa hanya mendngarkan dan mencatat. Tetapi sekarang siswa berhak mengungkapkan ide-idenya melalui presentasi. Disamping itu, siswa tidak hanya bisa menghafal tetapi juga mampu menemukan konsep-konsep, dan fakta sendiri.

Dampak positif lain dari globalisasi pada penddidikan adalah sebagai berikut :

  1. Akan semakin mudahnya akses informasi.
  2. Globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang professional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan.
  3. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesiabisa bersaing dengan Negara-negarara lain.
  4. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing
  5. Adanya perubahan struktur dan system pendidikan yang meningkatkan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan

DAMPAK NEGATIF

Komersialisasi Pendidikan
Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Micklethwait menggambarkan sebuah kisah tentang pesaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya “Masa Depan Sempurna” bahwa tibanya perusahaan pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan. Salah satu ciri utamanya ialah semangat menguji murid ala Victoria yang bisa menyenangkan Mr. Gradgrind dalam karya Dickens. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil, bukan hanya bagi murid, tapi juga pemegang saham.(John Micklethwait, 2007:166). .

Bahaya Dunia Maya
Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negative bagi siswa. Terdapat pula, Aneka macam materi yang berpengaruh negative bertebaran di internet.
Ketergantungan
Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti computer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru. Sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut

 

Tidak hanya tiga dampak negative,ada beberapa dampak negatif tambahan dari globalisasi pendidikan yaitu :

  1. Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal.
  2. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya “tradisi serba instant”.
  3. Globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan.
  4. Akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar.
  5.   Saran

 

Dampak-dampak globalisasi baik positif maupun negative sangatlah cepat berkembang di Indonesia. Untuk Masyarakat sekitar,bimbinglah anak didik dan perhatikan anak dalam hal pendidikan agar proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berjalan dengan lancer dan sesuai ajaran. Sedangkan untuk para anak,belajarlah untuk menyeleksi mana baik dan mana buruk dari suatu informasi di dunia maya. Janganlah anda lupa juga bahwa anak adalah bibit dari suatu Negara di masa mendatang.

 

Source :

Media ONLINE

http://www.zonasiswa.com/2014/05/pengertian-globalisasi-lengkap.html

 

INDUSTRI

Makalah Pengantar Lingkungan

Logo Universitas Gunadarma

 

Disusun Oleh :

Nama                       :         MUHAMMAD FIKIH RAMADHANI

NPM                         :         1C414819

Kelas                        :         2IB02

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015

DAFTAR ISI

Daftar Isi …………………………………………………………. ………………………..

BAB I Pembahasan

A. Lingkungan Dalam Pembangunan Industri….…………….……. ……………………………………………………..

B.  Keracunan Bahan Logam/Metaloid,Organis Pada Industrialisasi….…….…………………………………………………………..

C.Perlindungan Masyarakat Sekitar Terhadap Perusahaan Industri……………………………………………………………………………

D. Analisis Dampak Lingkungan Perusahaan Industri………………………………………………………………………………..

E. Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Industri…………………………………………………………………………….
Daftar Pustaka………………………………………………………………………………..

    BAB I

A. Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Industri

Masyarakat harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh industrilisasi seperti pengotoran udara, air, makanan, tempat sekitar dan lain-lain oleh sampah, air bekas, limbah dan udara dari perusahaan-perusahaan industri.

Semua perusahaan industri harus memperhatikan kemungkinan adanya pencemaran lingkungan, dimana segala macam hasil buangan sebelum di buang harus betul-betul bebas dari bahan yang bisa meracuni.

sebelum bahan-bahan tadi keluar dari suatu industri harus diolah dahulu melalui proses pengolahan. Cara pengolahan ini tergantung dari bahan apa yang di keluarkan. Bila gas atau uap beracun bisa dengan cara pembakaran atau dengan cara pencucian melalui peroses kimia sehingga gas / uap yag keluar bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Untuk udara dan air buangan yang mengandung partikel / bahan-bahan beracun, bisa dengan cara pengendapan, penyaringan atau secara reaksi kimia sehigga bahan yang keluar tersebut menjadi bebas dari baha-bahan yang berbahaya. Pemilihan cara ini umumnya didasarkan atas faktor-faktor:

  1. Bahaya tidaknya bahan-bahan buangan tersebut.
  2. Besarnya biaya agar secara ekomomi tidak merugikan perusahaan.
  3. Derajat efektifnya cara yang di pakai
  4. Komdisi lingkuangan sekitar.

Dalam Dunia Industri juga kita dapat mengajarkan dan mendidik bangsa agar menjadi bangsa yang produktif, inovatif dan kreatif sehingga dalam beberapa tahun bangsa kita bisa menghilangkan sifat konsumtif. proyek industri juga bisa meningkatkan perekonomian kita.
Meskipun memiliki dampak positif yang besar bagi bangsa dan negara namun pembangunan proyek industri sering kali menyebabkan kasus-kasus pencemaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. Banyak proyek-proyek pembangunan industri maupun kegiatan produksi yang ada didalamnya tidak memenuhi dan menaati kaidah lingkungan hidup. Sehingga lingkungan sekitar pabrik industri mengalami pencemaran tanah, air dan udara. Hal ini tentu saja mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar pabrik. Banyak penyakit-penyakit kulit, gangguan pernapasan dan gangguan pencernaan yang menyerang warga sekitar.
Kasus pencemaran lingkungan akibat industri perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Walaupun sudah ditetapkannya peraturan perundangan tentang hal ini namun masih banyak saja para pengawas dan pelaksana peraturan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka dengan mudah menerima uang suapan dan membiarkan pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke daerah pemukiman warga.
Kasus pencemaran udara yang terjadi akibat industri diakibatkan oleh pembuangan gas pembakaran mesin diesel dan gas sisa produksi yang dibuang melalui cerobong asap, namun dalam kasus ini cerobong asap yang dipergunakan sebagai saluran pembuangan sekaligus penyaringan udara sisa sebelum dibuang tidak memiliki spesifikasi yang baik dalam mengurangi polusi. Selain itu ketinggian dan kemiringan cerobong asap juga harus ideal sehingga udara sisa yang dibuang tidak mengenai lingkunngan tempat tinggal warga.
Berbeda dengan kasus pencemaran udara, pencemaran air dan tanah dipengaruhi oleh pembuangan limbah yang dibuang ke sungai atau saluran air warga. Pencemaran ini diakibatkan juga oleh pengolahan dan sterilisasi limbah yang kurang baik sehinngga limbah yang dibuang ke sungai masih menggandung bahan-bahan logam maupun organik yang berbahaya. Bahan-bahan ini bukan hanya menggangu kesehatan warga namun juga dapat menganggu populasi hewan dan tumbuhan air serta dapat menyebabkan mutasi.

B. Keracunan Bahan Logam/Metaloid,Organic Pada Industrialisasi

Pada pembangunan industri sering menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses produksi. Bahan-bahan kimia ini sering sekali mengakibatkan keracunan bagi orang yang tidak sengaja mengenainya. Bahan-bahan kimia tersebut antara lain HCl, H2S H2SO4, HNO3. Bahan tersebut biasa digunakan dalam melarutkan cat, vernis, lemak, oli dan karet. Bahan-bahan diatas ada yang bersifat basa dan asam. Umunya bahan-bahan ini sering mengakibatkan gangguan pernapasan dan iritasi pada kulit karena sifat asam yang terkandung dalam bahan tersebut.

Jika limbah dari bahan-bahan korosif tersebut mencemari lingkungan dan tidak sengaja dikonsumsi warga maka dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan jaringan kulit, mata dan organ tubuh terutama hati dan ginjal. Bahan- bahan tersebut juga dapat mengakibatkan kebutaan dan hilangnya kesadaran atau pingsan bila terkena dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu yang sedikit. Maka dari itu kita perlu mengolah bahan-bahan berbahaya tersebut dengan bijak agar tidak membahayakan lingkungan sekitar.

Banyak pekerja yang dalam melakukan kegiatan pekerjaannya rentan terhadap bahaya bahan beracun. Terutama para pekerja yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan bahan beracun. Bahan beracun dalam industri dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan, yaitu:

(1) senyawa logam dan metalloid,

(2) bahan pelarut,

(3) gas beracun,

(4) bahan karsinogenik,

(5) pestisida.

Suatu bahan atau zat dinyatakan sebagai racun apabila zat tersebut menyebabkan efek yang merugikan pada yang menggunakannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan sebagai berikut.

Pertama, suatu bahan atau zat, termasuk obat, dapat dikatakan sebagai racun apabila menyebabkan efek yang tidak seharusnya, misalnya pemakaian obat yang melebihi dosis yang diperbolehkan.

Kedua, suatu bahan atau zat, walaupun secara ilmiah dikategorikan sebagai bahan beracun, tetapi dapat dianggap bukan racun bila konsentrasi bahan tersebut di dalam tubuh belum mencapai batas atas kemampuan manusia untuk mentoleransi.

Ketiga, kerja obat yang tidak memiliki sangkut paut dengan indikasi obat yang sesungguhnya dianggap sebagai kerja racun.

Bahan atau zat beracun pada umumnya dimasukkan sebagai bahan kimia beracun, yaitu bahan kimia yang dalam jumlah kecil dapat menimbulkan keracunan pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Pada umumnya bahan beracun, terutama yang berbentuk gas, masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan dan kemudian beredar ke seluruh tubuh atau menuju organ tubuh tertentu.

Bahan beracun tersebut dapat langsung mengganggu organ tubuh tertentu seperti hati, paru-paru dan lainnya, tetapi zat beracun tersebut juga dapat berakumulasi dalam tulang, darah, hati, ginjal atau cairan limfa dan menghasilkan efek kesehatan dalam jangka panjang. Pengeluaran zat beracun dari dalam tubuh dapat melalui urine, saluran pencernakan, sel epitel dan keringat.

Klasifikasi Toksisitas

Untuk mengetahui apakah suatu bahan atau zat dapat dikategorikan sebagai bahan yang beracun (toksik), maka perlu diketahui lebih dahulu kadar toksisitasnya. Menurut Achadi Budi Cahyono dalam buku “Keselamatan Kerja Bahan Kimia di Industri” (2004), toksisitas adalah ukuran relatif derajat racun antara satu bahan kimia terhadap bahan kimia lainnya pada organism yang sama. Sedangkan Depnaker (1988) menyatakan bahwa toksisitas adalah kemampuan suatu zat untuk menimbulkan kerusakan pada organism hidup.

Kadar racun suatu zat danyatakan sebagai Lethal Dose-50 (LD-50), yaitu dosis suatu zat yang dinyatakan dalam milligram bahan per kilogram berat badan, yang dapat menyebabkan kematian pada 50% binatan percobaan dari suatu kelompok spesies yang sama.

Selain LD-50 juga dikenal istilah LC-50 (Lethal Concentration-50), yaitu kadar atau konsentrasi suatu zat yang dinyatakan dalam milligram bahan per meter kubik udara (part per million/ppm), yang dapat menyebabkan 50% kematian pada binatang percobaan dari suatu kelompok spesies setelah binatang percobaan tersebut terpapar dalam waktu tertentu.

Efek dan Proses Fisiologis

Efek toksik akut berkolerasi secara langsung dengan absorpsi zat beracun. Sedangkan efek toksik kronis akan terjadi apabila zat beracun dalam jumlah kecil diabsorpsi dalam waktu lama yang apabila terakumulasi akan menyebabkan efek toksik yang baru.

Secara fisiologis proses masuknya bahan beracun ke dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya melalui beberapa cara, yaitu:

  1. Inhalasi (pernapasan),
  2. Tertelan,
  3. Melalui kulit. Bahan beracun yang masuk ke dalam tubuh tersebut pada akhirnya masuk ke organ tubuh tertentu melalui peredaran darah secara sistemik.

Organ tubuh yang terkena racun di antaranya adalah paru-paru, hati, susunan syaraf pusat, sumsum tulang belakang, ginjal, kulit, susunan syaraf tepi, dan darah. Organ tubuh yang sangat penting tersebut akan dapat mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika terkena racun.

*Pertolongan Korban

Apabila terkena racun, maka perlu segera dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), yang secara garis besar sebagai berikut:
1. Apabila bahan beracun terhirup maka korban segera dibawa ke lingkungan yang berudara bersih.
2. Apabilan bahan beracun masuk ke dalam mata maka mata korban segera dicuci dengan air bersih yang mengalir secara terus menerus selama 5 – 10 menit.
3. Meminumkan karbon aktif kepada korban untuk menurunkan konsentrasi zat beracun dengan cara adsorpsi.

c. Perlindungan Masyarakat Sekitar Terhadap Perusahaan Industri

Masyarakat sekitar suatu perusahaan industri harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh industrialisasi dari kemungkinan pengotoran udara, air, makanan, tempat sekitar dan lain sebagainya yang mungkin dapat tercemari oleh limbah perusahaan industri.

Semua perusahaan industri harus memperhatikan kemungkinan adanya pencemaran lingkungan dimana segala macam hasil buangan sebelum dibuang harus betul-betul bebas dari bahan yang bisa meracuni.

Untuk maksud tersebut, sebelum bahan-bahan tadi keluar dari suatu industri harus diolah dahulu melalui proses pengolahan. Cara pengolahan ini tergantung dari bahan apa yang dikeluarkan. Bila gas atau uap beracun bisa dengan cara pembakaran atau dengan cara pencucian melalui peroses kimia sehingga uadara/uap yang keluar bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Untuk udara atau air buangan yang mengandung partikel/bahan-bahan beracun, bisa dengan cara pengendapan, penyaringan atau secara reaksi kimia sehingga bahan yang keluar tersebut menjadi bebas dari bahan-bahan yang berbahaya.

Pemilihan cara ini pada umunya didasarkan atas faktor-faktor

  1. a)    Bahaya tidaknya bahan-bahan buangan tersebut
  2. b)    Besarnya biaya agar secara ekonomi tidak merugikan
  3. c)    Derajat efektifnya cara yang dipakai
  4. d)    Kondisi lingkungan setempat

Selain oleh bahan bahan buangan, masyarakat juga harus terlindungi dari bahaya-bahaya oleh karena produk-produknya sendiri dari suatu industri. Dalam hal ini pihak konsumen harus terhindar dari kemungkinan keracunan atau terkenanya penyakit dari hasil-hasil produksi. Karena itu sebelum dikeluarkan dari perusahaan produk-produk ini perlu pengujian telebih dahulu secara seksama dan teliti apakah tidak akan merugikan masyarakat.

Perlindungan masyarakat dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk industi adalah tugas wewenang Departeman Perindustrian, PUTL, Kesehatan dan lain-lain. Dalam hal ini Lembaga Konsumen Nasional akan sangat membantu masyarakat dari bahaya-bahaya ketidakbaikan hasil-hasil produk khususnya bagi para konsumen umumnya bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman sebagai berikut,

  • sembrono dan tidak hati-hati
  • tidak mematuhi peraturan
  • tidak mengikuti standar prosedur kerja.
  • tidak memakai alat pelindung diri
  • kondisi badan yang lemah

Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang
tidak bisa dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan
lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat dan 73% dikarenakan
perilaku yang tidak aman. Cara efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan
kerja adalah dengan menghindari terjadinya lima perilaku tidak aman yang telah
disebutkan di atas.

D. Analis Dampak Lingkugan Perusahaan Industri

Sebuah pembangunan fisik yang dilakukan oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta harusnya benar-benar memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari pembangunan itu. Tidak bisa dinafikkan bahwa pembangunan terutama dalam sektor industri akan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

Dalam bukunya Wahyu Widowati,dkk. “Efek Toksik Logam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran”, perkembangan ekonomi menitikberatkan pada pembangunan sektor industri. Disatu sisi, pembangunan akan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan meningkatnya pendapatan masyarakat atau daerah. Disisi lain, pembangunan juga bisa berefek buruk terhadap lingkungan akibat pencemaran dari limbah industri yang bisa menurunkan kesehatan masyarakat dan efek yang ditimbulkan dari pembangunan terhadap lingkungan disekitarnya.

Dengan ditingkatkannya sektor industri di Bangka Belitung nantinya diharapkan taraf hidup masyarakat akan dapat ditingkatkan lagi. Akan tetapi, disamping tujuan-tujuan tersebut maka dengan munculnya berbagai industri serta pembangunan berskala besar di Bangka Belitung ini perlu dipikirkan juga efek sampingnya berupa limbah. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat (solid wastes), limbah cair (liquid wastes), maupun limbah gas (gaseous wastes). Ketiga jenis limbah ini dapat dikeluarkan sekaligus oleh satu industri ataupun satu persatu sesuai proses yang ada di perusahaannya.

Sugiharto, dalam buku “Dasar-Dasar Pengolahan Limbah” menyebutkan bahwa efek samping dari limbah tersebut antara lain dapat berupa: pertama, membahayakan kesehatan manusia karena dapat membawa suatu penyakit (sebagai vehicle), kedua, merugikan segi ekonomi karena dapat menimbulkan kerusakan pada benda/bangunan maupun tanam-tanaman dan peternakan, lalu dapat merusak atau membunuh kehidupan yang ada di dalam air seperti ikan, dan binatang peliharaan lainnya. Selanjutnya efek sampingnya adalah dapat merusak keindahan (estetika), karena bau busuk dan pemandangan yang tidak sedap dipandang.

Selama ini bahaya limbah yang dihasilkan oleh sebuah industri dan pembangunan tidak kita sadari. Bangka Belitung contohnya, pembangunan dan industri yang dilakukan sama sekali tidak layak dalam hal amdalnya. Banyak bangunan dan industri di Bangka Belitung ini yang tidak tahu kemana limbah industri itu dibuang. Sebenarnya, jika berbicara limbah maka bukan saja hanya dihasilkan oleh industri namun juga ada limbah rumah tangga tapi mungkin bahaya yang ditimbulkan tidak seriskan limbah industri.

Sadarkah kita bahwa ternyata, kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh pertambangan semata tetapi pencemaran limbah juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan bahkan akan membawa efek buruk bagi kehidupan manusia. Ketidaktahuan kita akan informasi bahaya limbah itu menjadikan penyadaran itu tidak muncul. Sebenarnya, tanpa disadari bahwa efek negatif yang kita rasakan dalam kehidupan kita seperti tercemarnya air bersih dan timbulnya beberapa penyakit seperti gatal-gatal, alergi dan iritasi itu disebabkan oleh pencemaran limbah yang tidak kita sadari.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu kiranya diperhatikan efek samping yang akan ditimbulkan oleh adanya suatu industri atau pembangunan sebelum mulai beroperasi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan juga apakah industri dan pembangunan tersebut menghasilkan limbah yang berbahaya atau tidak dan perlu juga dipertanyakan tempat pembuangan limbah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut.

Sehingga segera dapat ditetapkan perlu tidaknya disediakan bangunan pengolahan air limbah serta teknik yang dipergunakan dalam pengolahan. Air limbah suatu industri baru diperbolehkan dibuang kebadan-badan air apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama ini hal tersebut tidak pernah dilakukan bahkan bukan menjadi perhatian yang penting. Padahal sebenarnya sebuah industri dan pembangunan terutama sekali yang dipertanyakan adalah tempat pembuangan limbahnya.

Apabila peraturan yang ada ditaati oleh semua pihak, maka kecemasan dan kekhawatiran pastinya akan terbendung. Kenyataannya, sampai detik ini ada beberapa kasus pembangunan yang dilakukan di Bangka Belitung terkait permasalahan amdalnya tidak jelas. Ini merupakan sebuah bukti betapa tidak ada kepedulian yang muncul karena dinilai belum menimbulkan efek dan dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

Sangat disayangkan bahwa tipikal masyarakat Bangka Belitung tidak jauh dari tipikal masyarakat Indonesia pada umumnya. Kesadaran baru akan muncul ketika adanya sebuah permasalahan. Artinya, tidak akan ada aksi sebelum ada reaksi. Tidak ada tindakan sebelum merasakan akibatnya. Kesadaran masyarakat akan bahaya limbah mungkin memang belum terlihat. Inilah yang menjadi penyebab acuhnya masyarakat, selain belum ada efek yang terlihat secara signifikan juga ditambah dengan keterbatasan masyarakat akan informasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pencemaran akibat limbah.

Satu hal yang ditunggu oleh masyarakat Bangka Belitung, adanya upaya untuk membuat tempat pengolahan limbah secara signifikan. Inovasi dan kreasi itu sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia. Namun belum terlihat di Bangka Belitung. Diharapnya limbah yang tadinya merupakan buangan dari sebuah industri atau pembangunan akan menghasilkan nilai positif yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ada banyak cara yang bisa ditiru dan diadopsi untuk menangani persoalan limbah.

Lakukan sebuah upaya untuk mencegah kekhawatiran dan kecemasan itu sebelum semuanya menjadi terlambat. Jangan menunggu timbulnya permasalahan dulu baru melakukan sebuah tindakan atau aksi. Namun mulailah melakukan pencegahan itu lebih awal sebelum bahaya itu datang.

E. Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Industri

Pada sepanjang kawasan Jalan Raya Bogor meliputi, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sukmajaya merupakan wilayah lokasi industri yang tumbuh dan berkembang secara alamiah (artinya pada awalnya tidak ada campur tangan pemerintah) dan merupakan limpahan dari ketidaksiapan infrastruktur pada kawasan industri Pulogadung. Pesatnya pembangunan industri di daerah sepanjang JalanRaya Bogor akhirnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penataan ruang di koridor Jalan Raya Bogor tersebut hingga tahun 2005 (pada wilayah penelitian) diperuntukkan sebagai kawasan industri yang tidak mencemari lingkungan hidup. Lingkungan industri di koridor Jalan Raya Bogor dibatasi salah satunya oleh tenaga kerja industri. Keberadaan tenaga kerja pada industri menentukan pola persebaran keruangan (spasial), yang tercermin pada pengelompokan industrinya.

Tipologi lingkungan industri skala sedang adalah pengelompokan lingkungan industri berdasarkan tenaga kerja dalam industri yang jumlahnya antara 20-300 orang. Tipologi industri ini yang jumlahnya 100 atau 56,5 % dari total industri yang ada dan tersebar di sepanjang koridor Jalan Raya Bogor (Kecamatan Ciracas, Pasar Rebo, Cimanggis dan Sukmajaya).

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

(1) untuk mengetahui pola keruangan (spasial) persebaran industri sedang;

(2) untuk mengetahui tenaga kerja industri sedang pada masyarakat menetap; dan

(3) untuk mengetahui hubungan industri sedang dengan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat pekerja industri yang menetap di wilayah penelitian;

 

Adapun hipotesis kerja penelitian, adalah:

  1. pola persebaran industri sedang mengikuti pola tata ruang.
  2. terdapat hubungan antara industri sedang dengan lingkungan sosialekonomi masyarakat pekerja industry yang menetap di sepanjang Jalan Raya Bogor.

Pada penelitian ini dilakukan penghitungan skala T (indeks tetangga terdekat), prosentasi penyerapan tenaga kerja lokal untuk industri, dan derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas (lingkungan social masyarakat pekerja pabrik) dan variabel terikat (industri sedang). Pengujian dilakukan dengan metode statistik koefisien korelasi kontigensi menggunakan software SPSS versi +98 for windows, yang dilanjutkan dengan pembobotan skoring dari masing-masing variabel lingkungan sosial (tingkat pendidikan, pendapatan/salary dan kualitas permukiman) terhadap industri sedangnya. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Lokasi industri skala sedang di wilayah penelitian, terdapat di wilayah Kelurahan Susukan, Ciracas, Pekayon, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Curug, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cisalak, dan Sukamaju dengan pola keruang/spasial persebaran industrinya di sepanjang Jalan Raya Bogor mengikuti pola penataan ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kodya Jakarta Timur dan Kota Depok. Berdasarkan hasil perhitungan analysis tetangga terdekat (nearness neighborhood analysis), adalah sebagai berikut:

pola keruangan persebaran industrinya yang mengelompok (cluster pattern) dengan nilai indeks skala T (0 – 0,7), terdapat di wilayah Kelurahan Cisalak Pasar, Cilangkap, dan Cisalak;

pola keruangan persebaran industrinya yang tidak merata/acak (random pattern) dengan nilai indeks skala T (0,7 – 1,4), terdapat di wilayah Kelurahan Tugu, Mekarsari, Sukamaju Baru, dan Jatijajar;

pola keruangan persebaran industrinya yang merata (dispersed pattern/uniform) dengan nilai indeks skala T (1,4 – 2,1491), terdapat di wilayah Kelurahan Susukan, Ciracas, Pekayon, Curug dan Sukamaju.

Tenaga kerja lokal yang terserap pada kegiatan industri berdasarkan pada tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut: tingkat pendidikan menengah (SLTP/Sederajat dan SMU/Sederajat) 62,04%, tingkat pendidikan rendah (SD/Sederajat) dan tinggi (D3 dan SI), tingkat pendidikan sangat rendah atau tidak sekolah mempunyai jumlah yang relatif sedikit 2,81% dari jumlah total respoden pekerja industry.

Hubungan antara industri sedang dengan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat pekerja industrinya yang menetap di wilayah penelitan, dirinci berdasarkan variabel tingkat pendidikan, pendapatan (salary) dan kualitas permukiman, dengan kondisi

a)Wilayah Kelurahan Susukan, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Jatijajar, Cilangkap, dan Cisalak mempunyai nilai total skoring pembobotan lebih dari sama dengan 7, yang berarti bahwa pada wilayah kelurahan tersebut terdapat hubungan variabel yang kuat dan positif antara tipologi lingkungan industry dengan tipologi lingkungan sosial masyarakat pekerja industrinya.

b)Pada wilayah kelurahan lainnya, seperti Ciracas, Pekayon, Curug, Sukamaju Baru, dan Sukamaju memiliki nilai total skoring pembobotan kurang dari 7, yang berarti bahwa wilayah kelurahan tersebut terdapat hubungan yang agak kuat dan positif antara tipologi lingkungan industri dengan lingkungan social masyarakat pekerja industrinya.

 

source : Media Online